Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Butuh Riset - News
News, JAKARTA - Setelah satu tahun berjalan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-undang. Namun, ada kebutuhan yang lebih besar dari sisi konteks industri, yaitu leadership industry.
“BPDPKS pengelola data dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan persawitan di Indonesia,” kata Direktur Utama BPDPKS, Bayu Krisnamurthi, di kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Pernyataan tersebut disetujui dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Menurut Darmin butuh riset terkait sawit perlu diarahkan dan didukung dengan data yang akurat.
“Saya sepakat, memang harus ada batasan untuk BPDPKS. Selain itu, juga perlu didefinisikan dengan baik berkaitan dengan riset," kata Darmin.
Menko Perekonomian juga menuturkan bahwa Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sebuah sistem sertifikasi perlu diperkuat. “ISPO harus kita perkuat, harus acceptable agar masyarakat lebih percaya," papar Darmin.
Sesuai dengan tujuan pembentukannya, BPDPKS di masa datang dapat memberikan kondisi yang lebih stabil terhadap fluktuasi dan mengamankan posisi comparative advantage komoditas sawit.
Terkini Lainnya
“Saya sepakat, memang harus ada batasan untuk BPDPKS. Selain itu, juga perlu didefinisikan dengan baik berkaitan dengan riset."
Kini, Whoosh Sudah Dioperasikan Masinis Asal Indonesia
BERITA TERKINI
berita POPULER
Energy Week IEE Series 2024 Siap Bahas Pemanfaatan Energi Berkelanjutan
Proyek Bandara IKN Terancam Molor, Menhub Budi Siapkan Dua Skenario Tamu VVIP saat HUT RI di IKN
Paparan Publik Sampoerna: Pertahankan Kepemimpinan Pasar dengan Investasi dan Inovasi
Menko Luhut Tekankan Masa Depan Teknologi Baterai untuk Mempercepat Transisi Energi
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Wajib Pajak untuk Bayar PBB, Ini Syarat dan Caranya