androidvodic.com

News, JAKARTA - Pembangunan proyek-proyek infrastruktur di pemerintahan Joko Widodo tak lepas dari peran besar swasta.

Dari estimasi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Rp 5.500 triliun sampai 2019 mendatang, pemerintah mengklaim hanya bisa menutupi 40 persen diantaranya.

Perpindahan ke peran swasta ini bukan hanya perpindahan sumber dana, tapi juga paradigma. Supaya kemitraan Pemerintah dengan swasta ini bisa menjadi motor penggerak yang bekerja optimal, pemerintah harus memuluskan jalan swasta untuk membantu pemerintah.

"Hal utama yang harus diperjelas dulu adalah peran masing-masing pihak. Siapa yang berperan sebagai regulator dan siapa yang sebagai operator”, ujar Heru Dewanto, Presiden Direktur Cirebon Power dalam diskusi ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Heru menambahkan, pemerintah dan swasta memiliki objek masing-masing. Pemerintah sudah seharusnya hanya memiliki satu objek yaitu ekonomi, tapi dari perspektif rakyat.

Misalnya bagaimana rasio elektrifikasi bisa memenuhi kebutuhan rakyat; bagaimana lapangan kerja bisa tercipta, bagaimana kesejahteraan rakyat bisa lebih baik, dan bagaimana peningkatan kapasitas industri dapat dilakukan.

Sementara di sisi lain, swasta memiliki tujuan bisnis. Tak semata-mata mencari keuntungan, namun juga bagaimana dari proses bisnis ini dapat membuat Indonesia lebih baik.

Penciptaan lapangan kerja, perbaikan kapasitas dan kompetensi, serta mengembangkan inovasi untuk mendukung tujuan kesejahteraan ini.

Namun selain kemitraan Pemerintah-Swasta, hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kemitraan terjalin antar anggota konsorsium.

Ada 5 kapabilitas yang harus dimiliki masing masing anggota konsorsium di sektor ketenagalistrikan sehingga bisa saling melengkapi.

Pertama, Kemampuan Operasional; Kedua Kemampuan Pendanaan; Pengelolaan bahan bakar; Pengelolaan pemangku kepentingan; dan yang terakhir adalah Kemampuan Penguasaan Teknologi.

“Selanjutnya kemitraan yang baik harus dibangun antara pengembang, perbankan, kontraktor dan industri dalam sebuah sinergi bersama yang ujungnya adalah semua skema kemitraan ini harus memenuhi satu tujuan,” kata Heru.

Tujuan itu, tambahnya, yakni bagaimana semua upaya pembangunan melalui mega proyek ini bisa membuat Indonesia lebih baik.

Jangan sampai, pasca 35GW tidak ada satupun pemain lokal yang menonjol, apakah itu IPP atau EPC atau insinyur-insinyur handal bangsa ini untuk meneruskan pembangunan ke depan.