androidvodic.com

News, JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok skema pembiayaan perumahanmenggunakan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 2017.

Tahun 2016, porsi pemerintah dalam program ini mencapai 90% sedangkan pihak bank hanya 10%.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Maurin Sitorus mengatakan, bila peran pemerintah diturunkan dan swasta ditingkatkan dalam pembiayaan maka jumlah rumah yang dapat dibangun menjadi lebih banyak.

Saat ini, pihak Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) bersama dengan pihak perbankan sedang melakukan pembahasan terkait dengan hal ini.

"Perlu di sadari, untuk menangani perumahan ini perlu dana yang besar," kata Maurin, akhir pekan ini.

Setidaknya pada pertengahan Januari 2017 Maurin menjanjikan skema pembiayaan perumahan menggunakan FLPP ini sudah dapat diputuskan.

Maurin menyatakan, salah satu faktor yang memungkinkan adanya peningkatan porsi peran perbankan dalam penyedian perumahan ini lantara suku bunga di Indonesia yang cenderung turun.

Dengan skema FLPP ini masyarakat dapat keringanan untuk mengakses kepemilikan rumah dengan suku bunga sebesar 5% dengan masa cicilan atau tenor waktu yang diberikan hingga dengan 20 tahun.

Tahun 2017 ini, skema pembiayaan perumahan menggunakan FLPP merencanakan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun, atau naik dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 9,2 triliun.

"Di negara maju atau berkembang tidak ada yang hanya pemerintah saja yang dapat mengatasi persoalan perumahan," ujar Maurin.

Untuk membuka lebar akses masyarakat dapat memiliki rumah, pemerintah akan merealisasikan program FLPP untuk pekerja informal di tahun ini.

Meski masih dalam tahap pembahasan, skema ini diharapkan mempermudah masyarakat pekerja informal mudah mendapatkan rumah murah.

Skema pembiayaan perumahan menggunakan FLPP ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk merealisasikan program satu juta rumah setiap tahunnya.

Pembiayaan rumah modular