androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Seno Tri Sulistiyono

News, JAKARTA - ‎Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ‎menilai Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan fokus pada agenda pembangunan ekonomi dan keuangan Islam.‎
‎
"Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur, regulasi yang relevan, serta untuk terus mempromosikan ekonomi dan keuangan Islam, tidak hanya untuk industri, tetapi juga untuk seluruh masyarakat," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Menurut Bambang, melalui KNKS pemerintah dan regulator akan bekerja sama secara sinergis untuk membuka potensi ekonomi dan keuangan Islam, dengan mengintegrasikan ide dan inovasi dengan inovasi teknologi.

Oleh karena itu, ekonomi dan keuangan Islam nasional diharapkan tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat.

Baca: Kapolresta Sukabumi: Ini Bukan Kasus Orang Tenggelam Lalu Muncul 1,5 Tahun Kemudian

"Para pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan Islam harus berperan aktif dan bersinergi," tuturnya.

Bambang mengatakan, ‎melalui inovasi teknologi, telah tercipta digitalisasi yang mempercepat perputaran informasi yang kemudian telah mengubah struktur ekonomi global dan nasional.

Era ini akan menjadi era ekonomi digital, menandai proses revolusioner dari apa yang disebut revolusi industri keempat atau industri 4.0.

Sejalan dengan fenomena perkembangan industri 4.0 secara global, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan revolusi industri keempat sebagai garda depan revitalisasi sektor manufaktur Indonesia dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030.

"Ini perlu perhatian terhadap potensi besar pengembangan ekonomi Islam, khususnya industri halal," ucap Bambang.