androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Reynas Abdila

News, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) membutuhkan lebih kurang Rp 2.000 Triliun dalam rencana program strategis pembangunan selama lima tahun 2019-2024.

Fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua kementerian ini di antaranya sumber daya air, jalan (tol), jembatan, pemukiman dan perumahan.

“Sumber daya air kita masih ingin meningkatkan dengan membangun 15 bendungan baru, karena kemarin dari target 60 bendungan yang 45 belum selesai. Nanti mulai dilanjutkan 2020. Bendungan barunya kita mulai 2021. Ditambah lagi 1.000 embung,” urai Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Basuki menyatakanm yang juga kembali menjadi perhatian kementeriannya adalah pembangunan jalan tol secara nasional.

“Konektivitas Tol Sumatera harus selesai, kemudian non Tol Trans Jawa yang di selatan mulai dari Cileunyi-Tasik-Garut dan seterusnya itu sedang kita lelang. Kemudian dari Kulonprogo Ke Airport ke Solo itu sedang tender. Lalu kita mau tender lagi dari Bawen supaya nyambung utara ke selatan,” paparnya.

Perbaikan jalan nasional sepanjang 3.000 kilometer termasuk daerah perbatasan yang sudah menyambung hanya perlu dilakukan pengaspalan, sedangkan pembangunan jembatan akan dikerjakan sekitar 60.000 meter.

“Dari program pembanunan perumahan kita rencanakan 50 ribu unit rumah susun serta program pembangunan sejuta rumah juga kita lanjutkan,” kata Basuki.

Menurutnya yang menjadi kendala program sejuta rumah selama ini adalah masalah pembebasan lahan.

“Okupasi masyarakat di tanah negara, ketidakjelasan kepemilikan tanah, dan lamanya proses verifikasi dokumen,” tambahnya.

Baca : Ikuti Jejak Prabowo, Politikus Gerindra Dahnil Anzar juga Gabung Jokowi, Posisinya Tak Sembarangan

Andalkan KPBU dan Swasta

Kemampuan APBN 2020 - 2024 diproyeksi hanya bisa memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 650 triliun dari total kebutuhan per tahun.

Dari mana pemerintah harus menutup kebutuhan anggaran belanja untuk memenuhi infrastruktur.

Menurut Basuki, pemerintah akan menambal kekurangan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta ditopang swasta.

“Kita juga mengurangi penggunaan BUMN sehingga lebih banyak swasta yang masuk. Setelah pelelangan selesai kami mengharapkan Januari sudah ada kontrak sekitar 30 persen dari anggaran belanja modal,” ucapnya.

Dari beragam infrastruktur, porsi perumahan masih menyisakan pekerjaan rumah.

Proyek penyediaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih banyak mengandalkan APBN.

Dengan banyak masuknya swasta, membuat rencana program sejuta rumah menjadi target serius Menteri PUPR beserta jajarannya. “Program sejuta rumah harus kita bereskan,” kata Basuki.