Sri Mulyani Alokasikan Rp 2,6 Triliun Untuk Pulihkan Ekonomi Pesantren - News
Laporan Wartawan News, Yanuar Riezqi Yovanda
News, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah telah mengatur alokasi dana sebagai bentuk dukungan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan di tengah pandemi Covid-19.
Dukungan pemerintah ke pesantren tersebut dijalankan melalui program Pemulihan Ekonomi Pesantren.
"Pemerintah memberikan alokasi hingga Rp 2,6 triliun di dalam rangka menyiapkan pesantren untuk bisa beradaptasi terhadap kebiasaan baru akibat adanya pandemi Covid-19 atau new normal," ujarnya dalam video conference, Kamis (22/10/2020).
Sri Mulyani menjelaskan, mayoritas alokasi anggaran dari pemerintah untuk pesantren itu paling banyak untuk biaya operasional sehari-hari.
Baca juga: Sri Mulyani: 18 Juta Santri Memiliki Peran Strategis di Tengah Pandemi Covid-19
"Bantuan tersebut adalah untuk membantu operasional pendidikan dari lembaga pesantren dan Madrasah Diniyah, Takmiliyah, dan Lembaga Pendidikan Alquran sebesar Rp 2,38 triliun," katanya.
Baca juga: Peringatan Hari Santri 22 Oktober, Gus Jazil: Kuatkan Nilai-Nilai Persatuan di Tengah Masyarakat
Eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, sisanya yakni alokasi yang digunakan sebagai dukungan infrastruktur pendidikan saat pandemi Covid-19.
"Selain itu, juga bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp 211,7 miliar," pungkasnya.
Terkini Lainnya
Hari Santri
Dukungan pemerintah ke pesantren dijalankan melalui program Pemulihan Ekonomi Pesantren.
Ketua OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil di Tengah Ketidakpastian Global
BERITA TERKINI
berita POPULER
Di Hadapan DPR, Bos BTN Ungkap Aksi Korporasi dengan Bank Muamalat Tak Dilanjutkan
Dampak Permendag 8 Tahun 2024, 11.000 Pekerja Industri TPT Kena PHK
Pengusaha Ngeluh Nilai Tukar Rupiah Terpuruk, Bank Indonesia Kasih Kabar Gembira
Menkeu Sri Mulyani Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen pada Semester II 2024
Atasi Jebakan Negara Berpendapatan Menengah, Pemerintah Perlu Transformasi Birokrasi