androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Seno Tri Sulistiyono

News, JAKARTA - Pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur, dapat dimulai pada tahun ini jika masterplan berjalan sesuai rencana.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (17/3/2021).

"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan. Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa groundbreaking pada tahun ini," papar Suharso.

Baca juga: Kepala Bappenas: Penanganan Covid-19 Belum Maksimal, Pandemi Masih Mungkin Terjadi Tahun Depan

Menurutnya, jika pembangunan dapat terjadi pada tahun ini, maka dapat mendorong semua sektor ekonomi seiring meningkatnya kepercayaan investor.

"Kalau itu memang bisa dilakukan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, dan nasional secara umum, utamanya di sektor-sektor konstruksi, sektor real estat dan kemudian sektor konsumsi," paparnya.

Baca juga: Menteri LHK: Deforestasi 75,03 % Periode 2019-2020, 115,46 Ribu Ha Terendah Sepanjang Sejarah

Dalam menggerakkan roda ekonomi, kata Suharso, memang diperlukan sebuah proyek besar yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional.

"Kami sampaikan kepada bapak presiden, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan baik dan vaksinasi benar-benar bisa mencapai herd immunity. Maka tanggal 17 Agustus 2024, Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," paparnya.

tak Mengandalkan APBN

Sebelumnya, kabar terbaru pembangunan Ibu Kota baru Indonesia akhirnya menemui kejelasan.

Pembangunan yang sudah dimulai sejak 2019 ini dipastikan tak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Hal itu dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang mengatakan pembangunan proyek ibu kota baru di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur tetap akan berlanjut tanpa menggunakan APBN sebagai sumber utama pendanaan.

Politisi PPP ini mengatakan dalam pengerjaan proyek tersebut pemerintah tak menjadikan APBN sebagai sumber utama pembiayaan. Pemerintah juga menggunakan dana investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).

"Pemerintah memastikan pembiayaan proyek ibu kota negara tak sepenuhnya menggunakan dana APBN. Untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru, pemerintah juga menggandeng swasta untuk membiayai proyek itu dalam upaya menggenjot investasi," kata Suharso dalam konferensi pers perkembangan ekonomi di Indonesia di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).