Dua dari 6 Fokus Utama APBN 2022: Pengendalian Covid-19 dan Infrastruktur - News
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebijakan fisikal 2022 mendatang akan tetap ekspansif untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Pidato APBN Tahun 2022 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Senin, (16/8/2021).
"Namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural," kata Jokowi.
Presiden mengatakan ada enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
"Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan," tambahnya.
Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 384,8 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur di 2022
Sementara itu fokus ketiga dalam APBN 2022 yakni memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Kesehatan Rp 255,3 Triliun di RAPBN 2022
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. =Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
"Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian," pungkasnya.
Terkini Lainnya
HUT Kemerdekaan RI
Kebijakan fisikal 2022 mendatang akan tetap ekspansif untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.
Kemudahan Perizinan Berusaha Dinilai Dapat Tingkatkan Jumlah Wirausaha di Dalam Negeri
BERITA TERKINI
berita POPULER
Dedolarisasi, Negara-negara BRICS Akan Luncurkan Sistem Keuangan Independen
Pemerintah Minta KKKS Garap Lapangan Migas yang Nganggur
Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Perusahaan, BUMN Ini Gandeng BNN
Ada Proses Merger, Assesment Center Dukung Transformasi Digital di AP Indonesia
Wacana Penerapan Pajak Bea Masuk 200 Persen Produk China, Pengusaha Ingatkan Hal Ini ke Pemerintah