Toilet SPBU Gratis, Tapi Kok Ada Pungutan Rp 2.000? Ini Penjelasan Pertamina - News
News - Toilet merupakan fasilitas umum yang sering digunakan ketika berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Setelah menggunakan fasilitas itu, biasanya ada penjaga di depan yang meminta bayaran Rp 2.000.
Hal itu belakangan gencar diberitakan sebagai pungli di toilet SPBU.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun membuktikannya dengan mendatangi toilet di sebuah SPBU, dan benar ada 'loket' di toilet itu.
Baca juga: Pengamat Nilai Pertamina Telah Berupaya Maksimal Selesaikan Proyek Kilang dan TPPI
Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagramnya @erickthohir di sebuah SPBU Pertamina Swasta pada Senin, (22/11) kemarin.
Sebenarnya, haruskah pelanggan membayar saat menggunakan fasilitas toilet di SPBU Pertamina?
Eko Kristiawan, selaku Unit Manager Communication Relations dan CSR MOR III PT Pertamina (Persero), menjelaskan bahwa tidak ada keharusan menarik pungutan di SPBU Pertamina.
Artinya, pelanggan tidak dipaksa untuk memberikan uang saat menggunakan fasilitas toilet tersebut.
"Menggunakan toilet di SPBU tidak bayar, kalau mau ngasih itu sifatnya sukarela," ujar Eko Kristiawan kepada GridOto.com beberapa waktu lalu.
Baca juga: Tanggapi Aksi Erick Thohir di Toilet SPBU, Pensiunan Jenderal Bintang Tiga Sindir Dirut Pertamina
Meski gratis, memang tidak sulit untuk menemukan SPBU Pertamina yang memasang tarif toilet.
Baik itu di DKI Jakarta ataupun di daerah-daerah, yang biasanya memasang tarif Rp 2.000 untuk sekali menggunakan toilet.
Menurut Eko hal itu tujuannya tidak lebih untuk pengelolaan kebersihan toilet saja.
"Umumnya (pungutan) untuk pengelola kebersihan toilet, kurang lebih demikian," pungkas Eko.
artikel ini sudah tayang di GridOto dengan judul Toilet SPBU Harusnya Gratis, Tapi Kok Ada Pungutan Rp 2.000? Begini Penjelasan Pertamina
Terkini Lainnya
Eko Kristiawan, Unit Manager Communication Relations dan CSR MOR III Pertamina, menjelaskan bahwa tidak ada keharusan menarik pungutan
BUMN Berbondong-bondong Usulkan PMN, Anggota Komisi VI DPR: Jangan Sampai Jadi Bancakan
BERITA TERKINI
berita POPULER
Pemerintah Kebut Pembangunan Lapangan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, Bisa Rampung?
Airlangga: Aturan TKDN Bikin Investor Batal Bangun Proyek Migas di RI
Kejar Target Net Zero Emission 2050, Ini Langkah Industri Semen
Pemerintah Petakan Sektor-sektor Potensial untuk Dorong Investasi Hijau di Daerah
Kondisi Makin Buruk, Asosiasi Tekstil Minta Antar Kementerian Stop Seteru soal Aturan Impor