androidvodic.com

News – Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma menilai perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengawasan distribusi minyak goreng curah di pasaran.

Menurutnya, hal tersebut bisa mencegah potensi minyak goreng curah dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Sebelumnya, HET minyak goreng curah ditetapkan menjadi Rp 14 ribu per liter.

"Pelibatan Pemda menjadi sangat krusial, agar penyaluran minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional bisa berjalan dengan lancar, dan bisa mencegah terjadinya  potensi perubahan harga di pengecer di atas HET," katanya kepada Tribunnew.com, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (23/3/2022). 

"Terkait ini, kita (KSP) sudah sampaikan pada rakor bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, beberapa hari lalu," imbuh Panutan.

Baca juga: Distributor di Cirebon Kemas Ulang Minyak Goreng Curah Menjadi Kemasan

Ia menambahkan, selama ini keberadaan minyak goreng curah ada di pasar-pasar tradisional, jumlahnya mencapai 16 ribu lebih di seluruh Indonesia.

Jadi, kata Panutan, jika pengawasan kebijakan HET hanya dilakukan pusat tanpa melibatkan Pemda maka sulit untuk mengontrol dan memastikan HET berjalan di lapangan. 

"Kalau Pemda dilibatkan, mereka bisa memerintahkan pengelola pasar untuk ikut mengawasi distribusi dan HET. Hasilnya Pemda tinggal melaporkan ke pusat. Tentu ini perlu koordinasi dengan Kemendagri juga," jelasnya.

Sementara itu, pasokan minyak goreng curah di sejumlah daerah sudah mulai langka, seperti di Kota Solo, Jawa Tengah.

Banyak warga yang beralih ke minyak goreng curah setelah harga minyak goreng kemasan kian tinggi. 

Berdasarkan keterangan dari jurnalis Kompas.tv, untuk minyak goreng curah di Solo mulai langka.

Sudah ada beberapa distributor yang tidak melayani pembelian baik dari pengecek maupun pedagang makanan atau UMKM.

Hal tersebut, dikarenakan distributor kehabisan stok minyak goreng curah. 

Meski demikian, masih ada satu distributor di Pasar Legi, Solo yang menjadi tumpuan para pedagang makanan dan UMKM.