Jokowi Minta OJK Awasi dengan Detail Industri Pinjol, Asuransi, Tour Haji, dan Umroh - News
Laporan Wartawan News, Taufik Ismail
News, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pengawasan kepada industri asuransi, pinjaman online, hingga agen tour haji dan umrah.
Menurut presiden, masyarakat perlu perlindungan atas produk jasa keuangan industri tersebut.
"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tour haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail," kata Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023 di di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Senin, (6/2/2023).
Baca juga: Ketua OJK: Kredit Perbankan Diproyeksi Tumbuh 10 Persen
Presiden Jokowi mengatakan pengawasan tidak cukup di level makro saja namun juga tataran mikro.
Pengawasan harus dilakukan secara ketat dan rinci.
Presiden mencontohkan kasus yang dialami oleh Grup Adani di India, dimana uang yang hilang mencapai Rp 1.800 triliun.
"Hati-hati, ada peristiwa besar minggu kemarin Adani di India. Makro negara bagus, mikro ada masalah. Mikro hanya 1 perusahaan, Adani. Kehilangan USD 120 billion, hilang. Langsung dirupiahkan Rp 1.800 triliun, hati-hati mengenai ini," katanya.
Presiden mengatakan kasus tersebut menyebabkan seperempat PDB India hilang.
Akibatnya berdampak kepada capital outflow dan membuat mata uang India terperosok.
"Padahal kondisi makronya bagus sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak, gorengan itu enak. Kalau goreng-goreng pas dapet ya enak, tapi kalau kepeleset seperti tadi saya sampaikan Adani di India," tutur dia.
Oleh karenanya Presiden meminta OJK mengawasi produk jasa keuangan sehingga tidak merugikan masyarakat.
Jangan sampai, kata Presiden, muncul lagi kasus seperti Asabri, Jiwasraya, Indosurya, dan Wahanaartha.
"Ini harus mikro, satu-satu diikuti karena yang nangis itu rakyat, rakyat itu hanya minta satu, duit itu balik. Karena waktu saya ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, cerita tentang itu. Waktu di Imlek juga sama nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," pungkas Jokowi.
Terkini Lainnya
Presiden mencontohkan kasus yang dialami oleh Grup Adani di India, dimana uang yang hilang mencapai Rp 1.800 triliun.
Mengenal Permenaker Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja
BERITA REKOMENDASI
Presiden Jokowi: Opini WTP Bukan Prestasi Tapi Merupakan Kewajiban
BERITA TERKINI
berita POPULER
Demi Sejahterakan Masyarakat Pengusaha Tambang Lokal Harus Diprioritaskan Terkait Perizinan
Baju Impor Ilegal Marak di Pasaran, Mendag Zulkifli Hasan dan Asosiasi Bentuk Satgas
Inaplas Keluhkan Permendag 8/2024: Industri Polyester Telah Tutup dan Lainnya Segera Menyusul
Komisi VI DPR Nilai Tepat BTN Batalkan Rencana Akuisisi Bank Muamalat
Perluas Jangkauan di Asia-Pasifik, Vietjet Buka Rute Penerbangan ke China dan Korea Selatan