androidvodic.com

News - PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) menggencarkan layanan permodalan yang difokuskan untuk kalangan perempuan pelaku usaha tidak terkecuali istri dari pekerja BUMN.

Hingga saat ini Program PNM Mekaar telah membiayai lebih dari 150.000 ibu - ibu di Banyuwangi, Jawa Timur.

Hal ini disebutkan mampu mendorong peningkatan jumlah perempuan mandiri di Indonesia.

Baca juga: Buka Festival Montir Mania 2023, Bamsoet Dukung Pemberdayaan UMKM Bidang Otomotif

Hal ini disampaikan Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam kegiatan BUMN bersama keluarga Pekerja pada hari Kamis (9/2/2023) di Banyuwangi.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 350 keluarga pekerja dari Perkebunan Nusantara XII, ASDP, Pelindo dan Angkasa Pura II.

“Ibu - Ibu yang mau usaha atau mau mengembangkan usahanya bisa dapat pinjaman modal Rp 1 juta - Rp 4 juta tanpa agunan dari program mekaar,” ungkap Arya dikutip Jumat (10/2/20203).

“Itu seperti membuka lapangan pekerjaan baru untuk ibu-ibu, bisa usaha bikin kue, buka warung kelontong dan usaha lainnya. Sekarang ibu - ibu bisa mandiri, bantu suami” tambah Arya.

PNM Mekaar merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.

Program ini menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia karena yang level terbawah diberikan pembiayaan untuk menjalankan atau memulai usaha.

Program ini tidak memerlukan jaminan seperti layanan permodalan lainnya dan untuk modal yang diberikan menggunakan sistem tanggung renteng.

“Semua saya kerjakan sendiri, misalnya untuk pemasaran, saya titipin di warung-warung kecil di sekitar tempat tinggal saya,” ucapnya.

Bentuk konsistensi PNM mendukung perekonomian hingga 31 Januari 2023 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 208,35 T kepada Nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 14.128.133 juta Nasabah.

Saat ini PNM memiliki 3.551 kantor layanan PNM Mekaar dan 705 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 513 Kabupaten/Kota, dan 6.657 Kecamatan.