Korsel Larang Impor Makanan Laut dari Fukushima demi Hindari Radiasi Nuklir - News
Laporan Wartawan News, Mikael Dafit Adi Prasetyo
News, SEOUL – Pemerintah Korea Selatan melarang impor makanan laut (seafood) dari Jepang terutama yang berasal dari daerah sekitar pembangkit nuklir Fukushima.
Langkah tersebut diambil Pemerintah Korea Selatan demi melindungi warganya dari risiko terpapar radiasi pembangkit nuklir Fukushima melalui makanan laut.
“Mengenai impor produk makanan laut Jepang, sikap pemerintah tetap tidak berubah bahwa kesehatan dan keselamatan rakyat adalah prioritas utama,” kata juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan mengutip Kantor Berita Yonhap.
Korea Selatan telah melarang impor makanan laut Jepang dari delapan prefektur, termasuk Fukushima sejak 2013 karena kekhawatiran akan kontaminasi radiasi dari kehancuran pabrik setelah gempa bumi dan tsunami 2011 lalu.
Meski demikian, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memutuskan mendukung larangan impor makanan laut yang dilakukan Korea Selatan, membalikkan keputusan sebelumnya yang menganggap pembatasan itu tidak dapat dibenarkan bertahun-tahun setelah bencana.
Adapun sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti dari beberapa universitas Jepang pada 2016 mengemukakan sebagian besar makanan laut Jepang aman untuk dikonsumsi dan risiko kontaminasi “sangat rendah”.
Baca juga: PLTN di Fukushima Jepang Masih Aman Pasca Diguncang Gempa 7,3 Skala Richter
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS telah mencabut pembatasan terakhir yang tersisa pada impor makanan laut Jepang pada 2021, mengikuti langkah serupa oleh Uni Eropa.
Baca juga: Pemerintah Jepang dan Tepco Diminta Bayar 1,4 Miliar Yen kepada Masyarakat Fukushima, Gunma & Chiba
Kemudian Taiwan juga turut mencabut pembatasan impor makanan laut Jepang dari wilayah tersebut tahun lalu.
Terkini Lainnya
Pemerintah Korea Selatan melarang impor makanan laut (seafood) dari Jepang terutama yang berasal dari daerah sekitar pembangkit nuklir Fukushima.
YLKI: Wacana Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK Kebijakan Ambigu
BERITA REKOMENDASI
Ibu Negara Korsel Bebas dari Tuduhan Korupsi Terima Tas Mewah
BERITA TERKINI
berita POPULER
Cita-cita Jokowi Ngantor di IKN Berpotensi Batal Lagi, Padahal Oktober 2024 Sudah Tak Jadi Presiden
Dinilai Berkontribusi Besar di Bidang Pertanian, Jokowi Dapat Penghargaan Agricola Medal dari FAO
Menteri Trenggono Klaim Strategi Ekonomi Biru yang Dijalankan Mampu Jaga Ketahanan Pangan
Jokowi Berharap Bendungan Leuwikeris Bisa Jadi Pengendalian Banjir Hingga Aliri 11.200 Hektare Sawah
Soal Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis Nomor Induk Kependudukan, Pengamat: Harusnya Gratis