Ikuti Arahan BPKP, Pemerintah Tak Izinkan Kereta Commuter Indonesia Impor KRL Bekas dari Jepang - News
Laporan Wartawan News, Lita Febriani
News, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meminta izin untuk melakukan impor 16 train set KRL bekas dari Jepang, sebagai upaya peremajaan armada.
Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebut pemerintah tidak akan mengimpor KRL dan akan memilih opsi retrofit.
"Harus, harus retrofit di tahun depan. Menurut BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya semua paham, kita menteri sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin," tutur Agus usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Baca juga: Luhut Belum Terima Laporan Audit BPKP Soal Rencana Impor KRL Bekas dari Jepang
Menurut hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), impor KRL bekas tidak diperlukan, sehingga opsi retrofit menjadi jalan paling tepat.
Sebagai informasi, retrofit merupakan penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama sebuah alat transportasi.
Menperin menambahkan, tidak ada istilah impor darurat, terlebih tidak ada satu pun pihak yang menyarankan pemberian izin impor KRL.
"Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat. Pernyataan pak Erick (Menteri BUMN) saja tidak mengarah ke situ kok. Saya lihat tidak akan ada rapat lagi," jelasnya.
Terkini Lainnya
Impor KRL Bekas
Hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), impor KRL bekas tidak diperlukan, sehingga opsi retrofit menjadi jalan paling tepat.
OJK Klaim Perbankan Blokir 6.056 Rekening Terkait Judi Online
Impor KRL Bekas
BERITA TERKINI
berita POPULER
Di Hadapan DPR, Bos BTN Ungkap Aksi Korporasi dengan Bank Muamalat Tak Dilanjutkan
Dampak Permendag 8 Tahun 2024, 11.000 Pekerja Industri TPT Kena PHK
Pengusaha Ngeluh Nilai Tukar Rupiah Terpuruk, Bank Indonesia Kasih Kabar Gembira
Menkeu Sri Mulyani Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen pada Semester II 2024
Atasi Jebakan Negara Berpendapatan Menengah, Pemerintah Perlu Transformasi Birokrasi