androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Nitis Hawaroh

News, JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pembangunan pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) setidaknya harus dibangun di Papua.

Menurut Bahlil, hal tersebut menyangkut dengan harga diri orang-orang Papua. Terlebih, dia memprediksikan kontrak izin pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) akan diperpanjang.

"Dengan perpanjangan kita minta bahwa harus smelter itu ada satu di papua. Kenapa? Itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," kata Bahlil kepada wartawan di Kantor BKPM, dikutip Sabtu (1/7/2023).

Baca juga: Progres Capai 72 Persen, Erick Thohir Pastikan Smelter Freeport Indonesia di Gresik Rampung Mei 2024

"Jangan menterinya sebelum orang Papua, sampai menterinya Papua masih ditipu lagi. Mana mau kita ditipu-tipu," lanjutnya.

Meski demikian, Bahlil belum memutuskan pembangunan smelter PT Freeport di Papua. Pasalnya, dia mengaku hal itu harus sesuai studi kelayakan (FS) yang saat ini belum rampung.

Adapun terkait lokasi smelternya, Bahlil enggan menjawab lebih rinci.

"Jadi tempatnya di mana, udahlah nanti kita lihat FS-nya. FS-nya kan belum. Boleh di Timika, boleh di mana saja. Boleh di Fak-fak, boleh di mana. Tapi kita belum diputuskan di mana," paparnya.

Untuk diketahui, PTFI mendapat perpanjangan IUPK dari pemerintah setelah 2041 dengan syarat pemberian saham 10 persen.

Saat ini pemerintah Indonesia memilik saham PTFI sebanyak 51 persen. Apabila syarat tersebut dipenuhi, maka Indonesia akan memiliki saham sebanyak 61 persen.

Penambahan saham tersebut bertujuan agar eksplorasi emas dan tembaga di Indonesia bisa mencapai 100 persen pada 2052.