Perpadi Ingatkan Pemerintah: Harga Pangan Tidak Harus Murah, Tapi Terjangkau - News
Laporan wartawan News, Endrapta Pramudhiaz
News, JAKARTA - Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) berpendapat, harga pangan perlu dijaga agar tetap terjangkau dan wajar serta adil bagi semua pihak.
"Harga juga harus adil. Jadi, kami selalu mengatakan pangan itu bukan harus murah, tetapi pangan ini harusnya terjangkau. Harus wajar," kata Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso di acara diskusi virtual bertajuk Permintaan Pangan di Masa Depan untuk Penduduk Miskin di Indonesia, Senin (3/7/2023).
Menurut dia, agar harga pangan tetap wajar, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi. "Karena selama ini baik di hulu, hilir, maupun di tengah-tengah, ini masih banyak hal yang bisa diefisienkan," ujar Sutarto.
Dia sektor hulu dia mencontohkan, penerapan teknologi yang tepat bisa mengurangi pemakaian pupuk anorganik, lalu menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas.
Di bagian tengah, Sutanto mengatakan mata rantai yang panjang harus dipotong. "Di sektor pangan ini, di lapangan ada pengepul, ada tengkulak, kemudian baru masuk industri. Kemudian dari industri masuk ke distributor, sub-distributor dan seterusnya. Ini seharusnya bisa kita potong," ujar Sutanto.
Dengan berbagai upaya tersebut dia optimistis produktivitas di hulu dapat meningkat dan bisa memangkas biaya produksi dan distribusi.
Baca juga: Fenomena El Nino Bulan Depan Perlu Diwaspadai, Bisa Picu Kenaikan Harga Pangan dan Inflasi
"Katakanlah (upaya) revitalisasi itu dapat mengurangi losis (kehilangan hasil) yang ada di industri pangan khususnya perberasan. Saya kira ini mampu meningkatkan efisiensi kualitas, kemudian akhirnya apa yang terjadi adalah kita mampu memiliki daya saing," ujarnya.
Terkini Lainnya
Perpadi mengingatkan kepada Pemerintah agar selalu menjaga harga pangan tetap terjangkau dan wajar serta adil bagi semua pihak.
Laju IHSG Sesi Pertama Berakhir Melemah ke Level 7.248
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Dedolarisasi, Negara-negara BRICS Akan Luncurkan Sistem Keuangan Independen
Pemerintah Minta KKKS Garap Lapangan Migas yang Nganggur
Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Perusahaan, BUMN Ini Gandeng BNN
Ada Proses Merger, Assesment Center Dukung Transformasi Digital di AP Indonesia
Wacana Penerapan Pajak Bea Masuk 200 Persen Produk China, Pengusaha Ingatkan Hal Ini ke Pemerintah