Kementerian PUPR Resmi Tetapkan Harga Rumah Subsidi 2023-2024, Paling Mahal Rp 240 Juta - News
News – Inilah daftar harga rumah subsidi terbaru di Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi menetapkan batasan harga jual rumah subsidi untuk tahun 2023 dan 2024.
Daftar harga rumah subsidi ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.
Kepmen PUPR ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Daftar Harga Rumah Subsidi
Baca juga: Kementerian PUPR Akui Kenaikan Harga Rumah Subsidi Sebenarnya Sudah Terlambat
Dilansir laman resmi Kementerian PUPR, berikut harga terbaru rumah subsidi yang telah ditetapkan pemerintah:
- Harga Rumah Subsidi 2023
1. Jawa dan Sumatera
Harga rumah subsidi: Rp 162.000.000
*) Harga tidak berlaku untuk wilayah Jabodetabek, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai.
2. Kalimantan
Harga rumah subsidi: Rp 177.000.000
*) Harga tidak berlaku untuk wilayah Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau
Terkini Lainnya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan harga rumah subsidi untuk tahun 2023 dan 2024.
BERITA REKOMENDASI
Batas Usia CPNS 2024 yang akan Dibuka Juni
BERITA TERKINI
berita POPULER
Di Hadapan DPR, Bos BTN Ungkap Aksi Korporasi dengan Bank Muamalat Tak Dilanjutkan
Dampak Permendag 8 Tahun 2024, 11.000 Pekerja Industri TPT Kena PHK
Pengusaha Ngeluh Nilai Tukar Rupiah Terpuruk, Bank Indonesia Kasih Kabar Gembira
Menkeu Sri Mulyani Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen pada Semester II 2024
Atasi Jebakan Negara Berpendapatan Menengah, Pemerintah Perlu Transformasi Birokrasi