androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Nitis Hawaroh

News, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hadirnya transportasi yang baru-baru ini diresmikan yaitu kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek bisa mengurangi tingkat kemacetan, bahkan polusi udara.

"Kehadiran LRT Cibubur dan Bekasi line ini akan secara langsung mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang berasal dari penggunaan kendaraan pribadi," kata Luhut dikutip dalam Instagramnya, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Pembangunan LRT Jabodebek Tuntas, Lintasan Rel Disebut Dapat Menahan Getaran Gempa

Menko Luhut mengatakan, penggunaan kendaraan pribadi bakal berkurang seiring adanya penambahan transportasi publik seperti LRT Jabodebek.

"Kebetulan sekarang ini ada isu polusi, jadi kita mau percepat juga sekarang dan perpanjang lagi. Sehingga publik transportasi itu menjadi tambah, sehingga penggunaan mobil pribadi berkurang," jelasnya.

Luhut bilang, LRT Jabodebek ini menjadi tambahan opsi sarana transportasi umum dan saling terkoneksi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Cibubur serta Bekasi Timur.

LRT Jabodebek akan melayani perjalanan lintas Cibubur Line yang dimulai dari stasiun Harjamukti - Dukuh Atas sepanjang 24,3 kilometer, dan Bekasi Line dari stasiun Jatimulya - Dukuh Atas sepanjang 27,3 kilometer.

Baca juga: Rincian Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor untuk Naik LRT Jabodebek

"Jarak antar tiap keretanya hanya berkisar 3 hingga 6 menit saja, pada puncaknya kereta ini mampu untuk mengangkut lebih dari 500.000 penumpang setiap harinya secara otomatis tanpa masinis," jelasnya.

Di sisi lain, Luhut menegaskan adanya transportasi publik ini bukan untuk merugikan negara. Dia bilang kalau pembangunan transportasi bagi publik itu sama halnya dengan persoalan sampah yang membangun waste to energy.

Baca juga: VIDEO Menteri Keuangan Sri Mulyani Mengaku Deg-degan saat Naik LRT: Terbiasa Selalu Ada Masinisnya

"Tapi saya ingin garis bawahi jangan publik atau pejabat-pejabat itu melihat langsung ada kerugian negara. Publik transportasi itu adalah service yang diberikan. Sama dengan soal sampah seperti membangun waste to energy," ungkapnya.