androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Tri Sulistiyono

News, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyindir pemerintah yang tampak riang gembira melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara masih banyak desa yang gelap karena belum teraliri listrik.

"Listrik bukan masalah menjadi prioritas atau tidak. Ini keharusan. Listrik ini kan hak dasar warga negara kalau kita mengacu konstitusi. Program Listrik Desa ini soal keharusan," kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT PLN, Dirut PT RNI/ID Food dan Dirut PT Reasuransi Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Martin mencontohkan di dapilnya Sumatera Utara II, khususnya di Kepulauan Nias ada puluhan desa yang masih belum teraliri listrik. Program Listrik Desa diharapkan bisa menjangkau seluruh desa yang belum teraliri listrik.

"Sementara kita di sini menyaksikan tekhnologi canggih dengan hadirnya kereta cepat yang mencapai kecepatan 350 km per jam tapi di pelosok sana masih banyak desa yang gelap gulita, lalu untuk apa," ujar Martin.

Martin juga mengungkapkan Program Listrik Desa yang masuk ke Sumut Tahun 2023 sebanyak 98 desa. 52 desa di antaranya ada di empat kabupaten di Pulau Nias. Ditambah lagi, ada 34 Desa di 18 pulau-pulau batu di Kabupaten Nias Selatan.

"Jadi setengah lebih dari desa-desa yang tidak ada listrik di Sumut, ada di Kepulauan Nias," ujar Martin.

"Jadi kemarin saya kunjungi, ada yang sudah 100 persen, ada yang sudah 50%, ada yang belum. Mereka ada yang 39 tahun menunggu dan ketika masuk listrik ini, baru mereka rasakan yang namanya merdeka di republik ini," lanjut Martin.

Martin menyesalkan Penyertaan Modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun untuk Listrik Desa namun tidak dicairkan, sedangkan kereta cepat sudah mau diresmikan.

Baca juga: Janji Politik Cak Imin Jika Menang Pilpres 2024: Dana Desa Rp 5 Miliar hingga Subsidi BBM Khusus

Ia menegaskan, harus diketahui bahwa listrik merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara. Program Listrik Desa harus didukung dan dipastikan bisa dirasakan masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Ini kan ironis. Kita sebentar lagi meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Canggihnya luar biasa. Coba bayangkan kita tinggal di Desa Siofabanua, di Kabupaten Nias Utara. Mereka masih gelap, lalu menyaksikan orang kota naik kereta cepat sedemikian canggih, sampai 350 km/jam," tegasnya.

Baca juga: Kementerian Keuangan Sudah Kucurkan Rp 500 Triliun, Kades Diminta Optimalkan Dana Desa

Dalam rapat tersebut PLN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 sebesar Rp5,86 triliun untuk Program Listrik Desa. Melalui PMN itu, PLN akan melistriki 2.097 desa di seluruh Indonesia. Komisi VI DPR RI pun mendukung adanya PMN tersebut.

"Program Listrik Desa harus terus berlanjut sehingga desa di seluruh Indonesia ini bisa dipastikan terang," papar Martin.

Caption

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung.