Menteri Bahlil: 17 KK Sudah Tinggal di Hunian Sementara Imbas Pergeseran Lahan Warga Pulau Rempang - News
Laporan Wartawan News, Nitis Hawaroh
News, JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, sebanyak 17 Kartu Keluarga (KK) telah menempati hunian sementara yang bersedia melakukan penggeseran lahan di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau.
Hal tersebut dia sampaikan setelah meninjau hunian sementara bagi warga Rempang yang setuju melakukan pergeseran sehubungan dengan pembangunan Rempang Eco-City.
Baca juga: Aneka Kejanggalan Investasi Xinyi di Pulau Rempang yang Diklaim Bahlil Bernilai Rp 175 Triliun
Bahlil juga menyampaikan sudah saat ini sudah sebagian besar warga telah menyatakan siap bergeser.
"Dan sekarang kita lihat, ini ada dari 900 KK kurang lebih, sudah 341 KK yang sudah secara sukarela mau melakukan pergeseran. Dan 17 KK sudah kita tempatkan di tempat ini," ujar Bahlil dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2023).
Sebelum meninjau hunian sementara, Bahlil juga sempat bertemu dengan masyarakat di sebuah masjid di Tanjung Banun, Batam. Di situ, Bahlil bertemu dengan masyarakat dari beberapa kampung, termasuk dari Pasir Panjang.
Adapun Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diprioritaskan mendapatkan pergeseran ke Tanjung Banun.
Selain Pasir Panjang, terdapat kampung Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Dari lima kampung tersebut terdapat 961 Kepala Keluarga (KK) yang akan bergeser ke Tanjung Banun.
Menurut Bahlil 70 persen masyarakat dari Pasir Panjang telah setuju untuk dilakukan pergeseran.
"Di Tanjung Banun, tadi saya ketemu dengan masyarakat perwakilan dari beberapa kampung termasuk dari Kampung Pasir Panjang. Tadi ada dua kelompok masyarakat. Satu, masyarakat yang saya salat bareng dan mereka datang, yang itu memang mereka sudah bersedia untuk melakukan pergeseran. Bahkan data dari Kampung Pasir Panjang itu sudah 70 persen mereka ingin melakukan pergeseran," ungkap Bahlil.
Baca juga: Rapat dengan Komisi VI DPR, Bahlil Beberkan Awal Penolakan Masif Warga Rempang Atas Investasi Xinyi
Meski demikian, Bahlil tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran. Justru menurutnya di situlah peran pemerintah untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.
Baca juga: Luhut: Amdal Rempang Sedang Proses, Tidak Ada Target Waktu
"Setelah saya dari masjid, ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau digeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik," ujarnya.
Terkini Lainnya
Bahlil: 17 Kartu Keluarga (KK) telah menempati hunian sementara yang bersedia melakukan penggeseran lahan di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau.
Menko Perekonomian Paparkan Arahan Presiden soal Pemutihan 3,3 Juta Lahan Sawit Ilegal
BERITA REKOMENDASI
Kecil Banget, Investasi Starlink di Indonesia Cuma Rp 30 Miliar
BERITA TERKINI
berita POPULER
Presiden Jokowi Minta Menparekraf Sandiaga Uno Siapkan Sport Tourism 2025, Ini Daftarnya
Kemendag Bentuk Satgas untuk Selidiki Barang Impor Ilegal, Kemenperin Minta Segera Direalisasikan
Didorong Jadi Percontohan, Pembangunan Kebun Sawit Masyarakat di Papua Selatan Mulai Dilakukan
Pengaturan Perwilayahan Industri Jurus Akselerasi Industrialisasi
39,6 Ton Kopi Jenis Robusta asal Lampung akan Diekspor ke Mesir