androidvodic.com

Soal Dugaan Kartel Bunga Pinjol, Ekonom: OJK Seharusnya Tahu dan Jangan Diam - News

Laporan Wartawan News, Dennis Destryawan

News, JAKARTA -- Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi merespon adanya temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan adanya pengaturan bunga pinjaman online yang dilakukan asosiasi pinjol.

Rahma mengatakan, jika dugaan itu benar maka masyarakat dirugikan. Menurutnya kartel suku bunga untuk pinjol memang tidak terang-terangan.

"Tapi itu ada. Ini sebenarnya dijadikan alat untuk meraup keuntungan maximum. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya tahu dan jangan diam," ujar Rahma saat dihubungi, Selasa (10/10/2023).

Baca juga: OJK Klaim Sudah Hentikan Ribuan Entitas Keuangan Ilegal, Terbanyak Pinjol Ilegal

Untuk urusan pinjol, ucap Rahma sama sekali tidak ada yang menguntungkan konsumen justru menjerat konsumen.

"Ini seolah konsumen masuk dalam jebakan batman. Maju kena mundur kena. Apalagi prosedurnya pinjol melalui handphone yang tidak dijelaskan dengan pelan ke konsumen," tutur Rahma

Rahma berujar persoalan bunga ini harusnya diberikan penjelasan kepada konsumen sejak awal.

Ia pun mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menangani persoalan dugaan kartel bunga pinjol tersebut.

"Saya yakin KPPU itu tepat temuannya. Karena hampir semua pinjol yang ada banyak yang menjerat konsumen, akhirnya konsumen tidak bisa lancar membayar kreditnya sehingga menyebabkan terjadi kredit macet yang cukup besar, konsumennya sendiri banyak yang frustasi bahkan tidak jarang bisa mengakhiri hidupnya karena terjerat pinjol," tutur Rahma.

Sebelumnya, KPPU menemukan adanya dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerima pinjaman yang diduga dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Direktur Investigasi pada Sekretariat KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, KPPU segera membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan kartel bunga pinjaman online atau pinjol tersebut.

Proses penyelidikan awal, lanjut dia, akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat