androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Nitis Hawaroh

News, SEMARANG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan tiga proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan target investasi ditaksir mencapai Rp 3,8 triliun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Ubaidi S Hamidi mengatakan, proyek KPBU SPAM ini nantinya bakal dilakukan melalui fasilitas proyek (project development facility/PDF) sebesar Rp 146,7 miliar.

Baca juga: Menteri AHY Sebut Kemenkeu Telah Menyetujui Kenaikan Anggaran 2024 Kementerian ATR/BPN Rp 675 Miliar

"Kementerian Keuangan melalui DJPPR saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF, yaitu proyek KPBU SPAM Regional Jatigede. Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar," kata Ubaidi dalam acara "Press Tour dan Site Visit Proyek KPBU SPAM Semarang Barat" di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

Ubaidi mengatakan, fokus Fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu melainkan juga mencakup sampai ke sisi hilir. Selain itu, dia memprediksi dari ketiga proyek SPAM akan berkontribusi bagi 191.000 sambungan rumah (SR).

"Ketiga proyek SPAM ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebesar 191.000 SR," ujarnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan melalui DJPPR saat ini juga telah menginisiasi RPMK Dukungan Pemerintah yang telah menyelesaikan 7/10 harmonisasi. Hal itu dilakukan untuk semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi peranan Dukungan Pemerintah pada proyek infrastruktur.

Baca juga: Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak Akhir Mei Rp 760,38 Triliun, Melemah Lantaran Kinerja Lifting Migas

Adapun implikasi efektivitas dan efisiensi RPMK Dukungan proyek SPAM ini antara lain fasilitas VGF dengan melakukan penyederhanaan dan percepatan prosedur VGF, Fasilitas VGF dapat dikombinasikan dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP).

Kemudian, fasilitas PDF untuk skena pembiayaan KPBU dan non-KPBU, dengan cakupan tidak hanya pada tahap penyiapan dan transaksi, namun sampai pada tahap manajemen proyek (CoD + 2 tahun) serta penguatan proses bisnis Fasilitas Penjaminan.