androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Reza Deni

News, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi langkah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menampilkan data distribusi bantuan sosial (Bansos) pada situs corona.jakarta.go.id.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, transparansi data akan memudahkan pembagian bantuan sosial di lapangan.

Karena itu, Fraksi PSI meminta data terus diperbaharui secara berkala.

Baca: NasDem Gelar Rapid Test Covid-19 Terhadap 2.000 Warga di Kepulauan Seribu

“Saat ini sudah ada data distribusi bantuan hingga tingkat RW. Selanjutnya, kami menantikan Pemprov DKI menambahkan fitur cek data penerima bantuan,” ujar William Aditya Sarana, Jumat (17/4/2020).

Dengan adanya fitur pengecekan status penerima bantuan, William menyebut warga dapat secara mandiri memeriksa apakah nama mereka tertera sebagai penerima.

"Apabila belum tertera, bisa langsung mengurus ataupun melengkapi proses administrasi yang tertinggal. Dengan demikian petugas RT/RW di lapangan bisa fokus mendistribusikan bantuan," ujarnya.

Baca: Percepat Penanganan Covid-19, BIN Serahkan Bantuan Alat Kesehatan dan Obat-obatan

Menurutnya, jangan sampai ada warga yang merasa yakin akan mendapatkan bantuan, tapi kenyataannya justru sebaliknya.

“Harus dipahami bahwa bansos telah menjadi salah satu tumpuan kehidupan masyarakat. Kepastian status sebagai penerima bantuan akan meringankan pikiran akibat beban hidup yang semakin berat," ujarnya.

Selain fitur untuk cek data penerima bantuan, William juga meminta agar Pemprov DKI menyediakan kanal aduan.

Baca: 717 Anggota Jamaah Tabligh Asal Indonesia Ikut Pertemuan di India, 75 Diantaranya Positif Corona

Tujuannya, dikatakan William, adalah agar warga yang belum menerima bantuan bisa segera mendaftarkan diri.

Di sisi lain, jika ada warga yang menemukan kesalahan dalam pemberian bantuan sosial, mereka bisa langsung melapor untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Kami menerima aduan di mana warga Pondok Indah mendapatkan bantuan. Ada lagi pembagian bansos di sebuah apartemen mewah di Kelapa Gading," ujar William.

"Ini tentu saja memancing pertanyaan dan harus segera dicari tahu mengapa bisa terjadi. Jangan sampai bansos salah sasaran karena banyak warga yang lebih membutuhkan,” katanya.