androidvodic.com

Pimpinan Komisi IX DPR: Banyak Anggota Dewan dan Beberapa Menteri Ingin Vaksin Nusantara - News

Laporan Wartawan News, Reza Deni

News, JAKARTA - Komisi IX DPR RI mengklaim belum semua anggota dewan menerima vaksin Covid-19.

Diketahui, anggota DPR sebelumnya mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang digelar Rabu (24/2/2021)

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena, satu alasan anggota dewan belum mau divaksin adalah menunggu Vaksin Nusantara.

"Saya dapat kabar, banyak anggota DPR belum mau divaksin. Mereka menunggu Vaksin Nusantara. Bahkan bukan hanya anggota DPR, beberapa menteri pun menunggu Vaksin Nusantara,” kata Melki dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan BPOM, Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, LBM Eijkman, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Sadarkan Masyarakat  Pentingnya Pengelolaan Keuangan

Karena itu, Melki mengaku heran kenapa Vaksin Nusantara terkesan dipersulit.

BPOM pun dituding tidak independen dan terkesan mempersulit Vaksin Nusantara untuk bisa melanjutkan ke Uji Klinis Fase II. 

"Mereka bukan orang-orang bodoh, jangan kemudian seolah-olah kami tak tahu, memakai berbagai cara kemudian mempersulit ini semua,” katanya.

Baca juga: 669 Pejabat dan Pegawai Kementerian PANRB Disuntik Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan proses uji klinis I vaksin Nusantara tidak sesuai atau memenuhi kaidah klinis dalam penelitian vaksin. 

Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI bersama sejumlah pihak.

Salah satunya mantan Menkes dr Terawan Agus Putranto yang merupakan penggagas vaksin Nusantara. 

Penny mengatakan terdapat perbedaan tempat lokasi penelitian dengan pihak yang menjadi komite etik.
Diketahui, komite etik berasal dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, akan tetapi penelitian dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang.

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi," ujar Penny, Rabu (10/3/2021). 

Baca juga: Apa Itu Priapisme? Kondisi yang Dialami Pasien Covid-19 karena Ereksi Selama 3 Jam Sebelum Meninggal

Alasan Penny mempertanyakan hal itu karena sesuai kaidah klinis pengembangan vaksin seharusnya setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian. 

Terkini Lainnya

  • Virus Corona

  • Komisi IX DPR RI mengklaim belum semua anggota dewan menerima vaksin Covid-19.

  • BERITA TERKINI

Tautan Sahabat