androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fransiskus Adhiyuda

News, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung pelibatan peran militer dalam merespon pandemi Covid-19 sebagai satu upaya strategis dan efektif dari pemerintah dalam mendorong percepatan penanganan situasi krisis di negara ini.

Pada webinar Paparan Kajian LaporCovid-19 bertajuk 'Kekuasaan dan Peran Militer dalam Merespon Pandemi Covid-19' yang dilaksanakan secara daring, Rabu (18/8/2021).

Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Panca Putra Tarigan menjelaskan pelibatan militer dalam penanganan situasi pandemi memang diperbolehkan dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP).

Hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

“Pilihan untuk melibatkan militer dalam penanganan Covid-19 tidak terlepas dari kebutuhan pada struktur vertikal. Misalnya, dalam pendistribusian logistik yang mau tidak mau harus melibatkan TNI,” kata Abetnego.

Bahwasanya, pihak TNI memiliki sumber daya informasi, sumber daya manusia, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyaluran logistik tersebut.

Baca juga: 7 Guru Besar Universitas Airlangga Gugur Sepanjang Pandemi, 6 Meninggal Karena Covid-19

“Kedua, sumber tenaga kesehatan itu salah satunya paling banyak ada di TNI/Polri karena mereka punya Dokkes dan Diskes. Jadi aspek-aspek itu bisa diberdayakan tanpa harus menggerakan pembiayaan yang besar untuk merekrut tenaga baru,” kata Abetnego.

Ia juga menekankan pentingnya dimensi anggaran dalam melihat isu pelibatan militer dalam penanganan pandemi.

Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai tindak kekerasan yang dilakukan pihak militer dalam penanganan Covid-19, Abetnego mengimbau agar masyarakat tidak menciptakan stigma bagi personel militer.

Baca juga: NasDem Berharap Biaya Tes PCR Covid-19 Bisa Turun Lagi

“Banyak kasus yang terjadi dimana warga mengusir warga lainnya karena Covid, itu tindak kekerasan oleh sipil. Jadi, jangan sampai kita mendorong perubahan, tapi yang kita komunikasikan sebenarnya mengarah ke stigmatisasi,” ujarnya.

Selain itu, KSP juga secara terbuka mendorong para akademisi dan cendekiawan untuk meneliti lebih dalam dimensi pemerintahan sipil, untuk membantu pemerintah dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan terkait penanganan pandemi.

“Kajian kebudayaan tentang apa yang terjadi terhadap masyarakat kita juga penting untuk dilakukan. Kadang kita tidak melihat konteks budaya, sosial dan ekonomi di masyarakat kita,” ujar Abet.