androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Aisyah Nursyamsi

News, JAKARTA - Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menyebutkan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menangani kasus varian Omicron ini.

Pertama, telah diketahui jika sebagian besar penularan virus Covid-19 varian Omicron berasal dari luar negeri. Maka, sudah seharusnya pintu masuk diperketat.

"Jadi yang data yang ada di Indonesia, 75 persen itu dari perjalanan luar. Mengisyaratkan bahwa seharusnya, sebaiknya perketat yang dari luar," ungkap Daeng pada kanal YouTube MNC Trijaya, dikutip Tribunnews, Senin (17/1/2022).

Baca juga: 67 Warga Krukut Positif Covid-19, 45 Dibawa ke Wisma Atlet, 20 Isoman di Rumah, Sisanya di RS

Kalau tidak dilakukan, maka kasus infeksi akan terus bertambah. Meskipun sudah ada transmisi lokal, tapi kasus dari luar membuat penularan semakin masif.

"Memang tidak terbatas 14 negara yang telah disebut. Itu betul dicabut, tapi seluruh negara dari mana pun diperketat yang datang. Apakah itu WNI, atau WNA. Itu yang pertama," kata Daeng menambahkan.

Kedua, Daeng menyebutkan jika gejala dari varian Omicron memang tidak lebih parah. Tetapi kasus kematian tetap ada. Dan kemudian penularan jauh lebih cepat.

Sehingga, tetap diperlukan antisipasi untuk penyediaan tempat pelayanan kesehatan. Karena kalau terjadi angka sakit cukup besar, yang dikhawatirkan adalah terjadinya kepanikan di masyarakat.

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Pemerintah Belum Juga Bayar Utang Hotel untuk Isoman Rp 196 Miliar

"Masyarakat tidak bisa kadang diperintahkan di rumah saja, kadang ga bisa. Kalau merasa sakit cenderung mencari tempat pelayanan kesehatan," tegas Daeng.

Daeng pun mengadakan mungkin bisa saja penyediaan pelayanan dilakukan sedikit modifikasi. Di antaranya memperbesar isolasi mandiri terpadu yang untuk menampung masyarakat.

"Tempat isolasi mandiri terpadu, yang bisa menampung dengan gejala ringan atau tanpa gejala itu untuk mencegah kepanikan masyarakat mencari tempat pelayanan. Itu perlu dipersiapkan oleh pemerintah," pungkasnya.