androidvodic.com

Hadiri Forum Parlemen MIKTA di Meksiko, Puan Kembali Suarakan Kesetaraan Gender - News

News - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang merupakan negara-negara middle power (kekuatan menengah). MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 kali ini digelar di Meksiko pada Senin (6/5/2024) siang waktu setempat.

MIKTA Speakers’ Consultation merupakan forum pertemuan konsultatif antara Ketua Parlemen negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. 10th MIKTA Speakers’ Consultation bertempat di Hotel Hilton Mexico City Reforma.

Pada MIKTA tahun ini, parlemen Meksiko mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara di sesi 1 MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 yang membahas soal perdamaian global, Puan mengingatkan pentingnya negara anggota MIKTA berperan untuk menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar. Sebab MIKTA merupakan simbol kekuatan menengah.

Baca juga: Puan Maharani Ungkap Komitmen Parlemen Negara MIKTA Lindungi dan Majukan Perdamaian

“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” kata Puan.

Oleh karena itu, menurut Puan, MIKTA diharapkan mendukung penguatan dan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group), selain itu, MIKTA juga harus menjadi pendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order).

“Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tuturnya.

Puan pun menegaskan peran krusial parlemen dalam perdamaian global. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.

“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” papar Puan.

Baca juga: Bertemu Parlemen Jepang, DPR RI Bahas Peningkatan Kerja Sama di Bidang SDM, Teknologi dan Budaya

Pada kesempatan yang sama, cucu Bung Karno tersebut juga kembali menyuarakan dukungannya terhadap kesetaraan gender. Puan sendiri kerap vokal dalam isu-isu perempuan, termasuk di forum-forum internasional. Partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik, menurutnya merupakan kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara termasuk demokrasi.

Hal itu disampaikan Puan pada sesi 2 MIKTA Speakers’ Consultation yang mengambil tema ‘Kesetaraan Gender: Tantangan dan Strategi Inklusi Parlemen’. Ia menyoroti bagaimana perempuan masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3 persen sejak 5 tahun lalu.

“Dengan tingkat kemajuan yang cenderung lambat ini, kesetaraan gender pada badan legislatif secara global baru akan tercapai pada tahun 2063. Karenanya saya mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan pada berbagai institusi publik harus terus menjadi agenda prioritas global,” ucap Puan.

Ia menambahkan, hal ini menjadi penting karena di tahun 2024 lebih dari 70 negara melaksanakan pemilihan umum. Artinya 50% penduduk dunia menggunakan hak pilihnya.

“Tahun 2024 dapat menjadi momentum bagi akselerasi kepemimpinan perempuan di dunia politik. Saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi,” sebutnya.

Puan mengingatkan, demokrasi tidak akan berkembang, tanpa dukungan dan partisipasi politik oleh perempuan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik.

Baca juga: DPR RI Minta Jepang Bantu Petani Muda Indonesia untuk Belajar Metode Smart Farming

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat