androidvodic.com

News - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengirim pesan kepada para pemimpin negara mayoritas Muslim untuk melawan Islamofobia di negara-negara non-Muslim.

Mengutip Al Jazeera, pesan Khan disampaikan pada Rabu (28/10/2020), tetapi tidak jelas kepada para pemimpin negara mana pesan tersebut dikirim.

Pesan ini dibuat menyusul teguran Khan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron awal pekan ini.

Di mana Khan menuduh Macron "mendorong Islamofobia" atas pernyataan kontroversional Presiden Prancis tersebut.

Baca juga: Ibu di Pakistan Diperkosa Bergilir, PM Imran Khan Minta Pelaku Dihukum Gantung atau Dikebiri Kimiawi

Baca juga: Bakat Terpendam Kate Middleton Terungkap Saat Main Game Bersama Sejumlah Siswi Muslim Pakistan

Sebelumnya, Macron menuduh sekolah yayasan Muslim melakukan 'indokrinasi' dan mempertahankan 'hak untuk menghujat' di bawah kebebasan berekspresi.

Pernyataan ini memicu kemarahan di beberapa bagian negara Muslim dan berujung pada seruan boikot produk Prancis di beberapa negara.

Komentar Macron ini disampaikan menyusul pembunuhan seorang guru Prancis setelah dia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam kelas diskusi bulan ini.

Lebih lanjut, dalam surat yang tidak secara eksplisit merujuk Prancis, Khan mengatakan "pernyataan baru-baru ini, merupakan cerminan dari meningkatnya Islamofobia yang menyebar di negara-negara Eropa, di mana populasi Muslim cukup besar tinggal".

Baca juga: Kronologi 3 Orang Tewas Diserang Pakai Pisau di Prancis, 1 Orang Diantaranya Dipenggal

Baca juga: Presiden Prancis Hina Islam, Mahfud MD Ikut Geram: Pemeluk Agama Apapun akan Marah Kalau Dihina

Surat untuk Mark Zuckerberg

Secara terpisah, Khan juga menyampaikan pesan kepada pendiri Facebook Mark Zuckerberg minggu ini.

Khan meminta agar sosok nabi dan Alquran diperlakukan setara dengan Holocaust sebagai topik yang tidak dapat dihina, dipertanyakan atau tidak dihormati.

Sejak berkuasa pada 2018, Perdana Menteri Pakistan sering mengangkat masalah meningkatnya serangan terhadap Muslim, baik secara fisik maupun melalui tindakan administratif oleh pemerintah.

(News/Andari Wulan Nugrahani)