androidvodic.com

PBB: Taliban Bunuh 100 Orang Eks Pejabat Pemerintah Afghanistan - News

News - Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan lebih dari 100 orang mantan pemerintah Afghanistan dan anggota koalisi tewas sejak Taliban mengambil alih negara tersebut pada Agustus 2021 lalu.

Dilansir Al Jazeera, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan lebih dari dua pertiga korban diduga dibunuh di luar proses hukum oleh Taliban atau afiliasinya.

"Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota Pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAMA (Misi Bantuan PBB di Afghanistan) terus menerima dugaan yang kredibel tentang pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya terhadap mantan anggota pemerintah dan koalisi," kata laporan Guterres, Minggu (30/1/2022).

PBB mengungkapkan sampai saat ini terdapat 44 laporan kasus penangkapan, pemukulan, dan ancaman intimidasi.

Sebanyak 42 di antaranya dilakukan oleh Taliban.

Baca juga: Ditutup Sejak Taliban Berkuasa, Universitas Negeri di Afghanistan akan Kembali Dibuka

Orang-orang berbaris di sepanjang jalan sambil memegang spanduk selama demonstrasi untuk mengutuk protes baru-baru ini oleh aktivis hak-hak perempuan Afghanistan, di Kabul, Jum'at (21 Januari 2022). Aksi warga mendukung tindakan pemerintah Taliban yang telah mengamankan aktivis hak-hak perempuan serta adanya campur tangan Pakistan yang dianggap menghina nilai-nilai Afghanistan. (Mohd RASFAN / AFP)
Orang-orang berbaris di sepanjang jalan sambil memegang spanduk selama demonstrasi untuk mengutuk protes baru-baru ini oleh aktivis hak-hak perempuan Afghanistan, di Kabul, Jum'at (21 Januari 2022). Aksi warga mendukung tindakan pemerintah Taliban yang telah mengamankan aktivis hak-hak perempuan serta adanya campur tangan Pakistan yang dianggap menghina nilai-nilai Afghanistan. (Mohd RASFAN / AFP) (AFP/MOHD RASFAN)

Selain itu dilaporkan delapan aktivis dari masyarakat sipil dan dua jurnalis tewas.

Untuk diketahui, Taliban awalnya menjanjikan amnesti umum bagi mereka yang terkait dengan mantan pemerintah dan pasukan internasional.

Serta toleransi dan inklusivitas terhadap perempuan dan etnis minoritas.

Namun Taliban telah memperbaharui pembatasan pada perempuan dan menunjuk pemerintahan yang seluruhnya laki-laki.

Tindakan ini pun mendapat sorotan internasional.

Baca juga: Bantuan Afganistan Diperluas, Taliban Diminta Izinkan Perempuan untuk Sekolah

Lebih lanjut, Guterres mengatakan para pembela hak asasi manusia dan pekerja media juga terus diserang, diintimidasi, dilecehkan, ditangkap secara sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan.

"Situasi di Afghanistan tetap genting dan tidak pasti enam bulan setelah pengambilalihan Taliban karena berbagai guncangan politik, sosial-ekonomi dan kemanusiaan bergema di seluruh negeri," tambah Guterres.

Sikap Indonesia

Sementara itu beberapa waktu yang lalu diberitakan News, Indonesia mengirimkan bantuan ke Afghanistan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat