androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
 
News, KOLOMBO - Kelompok hak asasi manusia internasional atau Human Rights Watch (HRW) mendesak presiden baru Sri Lanka segera memerintahkan pasukan keamanan untuk menghentikan semua tindakan kekerasan yang melanggar hukum terhadap pengunjuk rasa, yang berdemonstrasi atas krisis ekonomi negara itu.

Pasukan bersenjata dan polisi tiba dengan truk dan bus pada Jumat (22/7/2022), untuk membersihkan kamp protes utama yang berada di dekat kediaman resmi presiden di ibu kota Sri Lanka, Kolombo, sehari setelah pelantikan presiden Ranil Wickremesinghe.

Human Rights Watch mengutuk penggunaan kekerasan dengan mengatakan tindakan tersebut telah memalukan pemerintahan baru Sri Lanka.

Baca juga: Menteri Luar Negeri Inggris Sebut Negaranya akan Terus Dukung Sri Lanka  

"Ini memalukan bahwa pemerintah baru menggunakan taktik kekerasan seperti itu dalam beberapa jam setelah berkuasa. Para pengunjuk rasa memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai. Penggunaan kekuatan yang berlebihan, intimidasi dan penangkapan yang tidak sah tampaknya menjadi pola berulang tanpa henti di mana pihak berwenang Sri Lanka menanggapi perbedaan pendapat dan pertemuan damai,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Human Rights Watch, Kyle Ward, yang dilansir dari Aljazeera, Minggu (24/7/2022).

Pengunjuk rasa telah mengumumkan mereka akan mengosongkan lokasi secara sukarela setelah melakukan aksi duduk diam selama lebih dari 100 hari.

Namun pasukan keamanan bergerak masuk dan mulai menyerang demonstran dengan tongkat dan memindahkan tenda yang berada di sepanjang jalan menuju Rumah Presiden.

Sebanyak 11 orang telah ditangkap pasukan keamanan, termasuk pengunjuk rasa dan pengacara. Dua wartawan dan dua pengacara juga dilaporkan diserang oleh tentara Sri Lanka dalam aksi kekerasan tersebut.

"Insiden itu mengirim pesan berbahaya kepada rakyat Sri Lanka bahwa pemerintah baru bermaksud untuk bertindak melalui kekerasan daripada aturan hukum. Langkah-langkah yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kebutuhan ekonomi masyarakat Sri Lanka menuntut pemerintah yang menghormati hak-hak dasar,” kata Direktur Human Rights Watch Asia Selatan, Meenakshi Ganguly dalam sebuah pernyataan pada Sabtu kemarin.

Protes kemungkinan akan berlanjut

Presiden baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri sebanyak enam kali, dilantik menjadi presiden seminggu setelah presiden sebelumnya, Gotabaya Rajapaksa, melarikan diri dari Sri Lanka saat pengunjuk rasa menyerbu kediamannya. Rajapaksa kemudian mengumumkan pengunduran dirinya saat ia melarikan diri ke Singapura.

Baca juga: India Perpanjang Jalur Kredit Senilai 1,85 Miliar Dolar AS ke Sri Lanka dalam 10 Tahun

Warga Sri Lanka yang telah melakukan unjuk rasa dan turun di jalanan selama berbulan-bulan, menuntut para pemimpin negara itu untuk mundur dan bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang membuat 22 juta penduduk Sri Lanka berjuang memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, obat-obatan dan bahan bakar.

Sementara para pengunjuk rasa berfokus pada Dinasti Rajapaksa yang telah berkuasa selama 20 tahun terakhir, terpilihnya Wickremesinghe menjadi presiden juga memancing kemarahan pengunjuk rasa.

Jurnalis Aljazeera, Minelle Fernandez melaporkan para pengunjuk rasa telah berjanji tidak akan mundur sampai Wickremesinghe mengundurkan diri dari posisinya saat ini sebagai Presiden Sri Lanka.

"Masalah mereka dengan pemimpin baru adalah bahwa dia tidak memiliki legitimasi, dia tidak memiliki kredibilitas, mengingat bahwa ketika orang-orang berbicara dalam pemilihan umum terakhir mereka memilih dia keluar dari parlemen," katanya.

Baca juga: Sri Lanka Tidak akan Mendapat Dana Talangan IMF Sampai Situasi Negara Kondusif

Sri Lanka mengalami kekurangan pasokan bahan bakar, yang menyebabkan sebagian besar transportasi umum di negara itu berhenti beroperasi. Sementara pengendara kendaraan pribadi terlihat mengantre di SPBU, bahkan terkadang hingga berhari-hari.

Menemukan solusi untuk menurunkan defisit anggaran dan mengurangi utang luar negeri besar-besaran Sri Lanka yang berjumlah sekitar 51 miliar dolar AS, menjadi tugas yang menanti bagi presiden baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.