androidvodic.com

News - Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter menyetujui gencatan senjata selama tujuh hari, Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan dalam sebuah pernyataan Selasa (2/5/2023).

Kedua faksi yang bertikai itu juga mengatakan akan mengirim perwakilan untuk pembicaraan damai yang diadakan di tempat yang disepakati bersama.

Dikutip dari CNN, SAF dan RSF belum mengomentari laporan tersebut di saluran resmi mereka.

Sebelumnya, gencatan senjata gagal menghentikan pertempuran antara SAF dan RSF.

Gagalnya negosiasi antara kepala tentara Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, dan pemimpin RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, pecah menjadi bentrokan sengit antara kedua belah pihak pada pertengahan April.

Konflik telah memicu eksodus massal pengungsi dari negara yang dilanda konflik dan menyebabkan kematian sedikitnya 528 orang.

Baca juga: Kenya Evakuasi Lebih dari 900 Orang Termasuk WNA yang Ingin Keluar dari Sudan

Pengumuman dikeluarkan pada Selasa, setelah badan pengungsi PBB (UNHCR) memperingatkan lebih dari 800.000 orang dapat melarikan diri ke negara-negara tetangga.

"Dalam konsultasi dengan semua pemerintah dan mitra terkait, kami telah mencapai angka perencanaan 815.000 orang yang mungkin melarikan diri ke tujuh negara tetangga," kata Raouf Mazou, asisten komisaris tinggi organisasi itu untuk operasi, Senin.

Diperkirakan 73.000 orang telah melarikan diri dari Sudan ke negara tetangga, tambah Mazou.

Ribuan warga negara asing telah melarikan diri dari negara itu ketika kekuatan Barat turun tangan untuk mengevakuasi warganya sendiri.

Sementara ribuan keluarga lokal lainnya telah mengambil risiko perjalanan berbahaya dari ibu kota Khartoum karena mereka harus berjuang sendiri.

Baca juga: Dewan Pengungsi: Tetap Tinggal atau Melarikan Diri dari Sudan Sama-sama Bisa Berakibat Fatal

Evakuasi warga negara asing dari Sudan

Kenya telah mengevakuasi 409 warganya dan lebih dari 500 Warga Negara Asing (WNA) dari Sudan, di tengah konflik yang sedang berlangsung di negara Afrika Utara itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Kenya, Alfred Mutua, pada Selasa (2/5/2023) kemarin.