androidvodic.com

News - Pemerintah Pakistan melarang mantan Perdana Menteri Imran Khan, istrinya, dan ratusan anggota partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) bepergian ke luar negeri.

Badan Investigasi Federal (FIA), memasukkan nama Imran Khan dalam daftar larangan terbang.

Setidaknya dua pejabat FIA mengonfirmasi kepada dpa news agency pada Jumat (26/5/2023).

"Istri Imran Khan, Bushra Bibi, dan lebih dari 500 pemimpin dan anggota partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) juga telah ditambahkan ke dalam daftar," kata para pejabat FIA.

FIA adalah badan yang bertanggung jawab atas imigrasi dan kontrol perbatasan di Pakistan.

“Ini adalah praktik standar dalam setiap kasus. Semua yang menghadapi kasus pengadilan dilarang meninggalkan negara itu,” kata seorang pejabat FIA, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Imran Khan Tuduh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Berniat Cegah Dirinya Kembali Berkuasa

Tanggapan Imran Khan

Imran Khan menanggapi larangan terbang yang saat ini diberlakukan kepadanya.

Ia berterima kasih kepada pemerintah karena telah memasukkannya ke dalam daftar larangan terbang pada Jumat (26/5/2023).

"Saya tidak punya rencana untuk bepergian ke luar negeri, karena saya tidak memiliki properti atau bisnis di luar negeri atau bahkan rekening bank di luar negeri," cuitnya di akun Twitter-nya.

Cuitannya itu menyinggung para politisi yang tergabung dalam aliansi penguasa Pakistan yang diduga memiliki rumah di luar negeri.

Pemerintahan Imran Khan, antara 2018 dan 2022, juga melarang beberapa pemimpin oposisi terbang ke luar negeri.

Baca juga: Imran Khan Jalani Interogasi 4 Jam di Kantor Biro Akuntabilitas Pakistan soal Kasus Al Qadir Trust

Pada hari Jumat, Imran Khan meminta pembicaraan segera dengan pejabat negara.

“Saya ingin mengajukan pembicaraan, karena apa yang saat ini terjadi bukanlah solusi,” kata Imran Khan dalam pembicaraan langsung yang disiarkan di YouTube.

Ia memperingatkan, negaranya sedang menuju anarki.

Langkah melawan Imran Khan dilakukan saat tantangan hukum meningkat terhadapnya, setelah ia dituduh terlibat berbagai kasus sejak pencopotannya sebagai Perdana Menteri Pakistan pada April 2022 lalu.