Nilai Perdagangan Naik 78 Persen, Jokowi dan Presiden Mozambik Sepakat Optimalkan Perjanjian PTA - News
News, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Republik Mozambik dalam lawatannya ke benua Afrika, Rabu (23/8/2023).
Presiden menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mozambik Filipe Nyusi di Kantor Presiden Republik Mozambik, Maputo.
Presiden mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah topik salah satunya perdagangan.
Menurut Presiden perdagangan antara Indonesia dengan Mozambik naik signifikan setelah diterapkannya Preferential Trade Agreement (PTA) pada 2022 lalu.
Mozambik merupakan negara pertama di Afrika yang menerapkan PTA dengan Indonesia.
"Perdagangan naik signifikan yaitu 78 persen per Juni tahun ini," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya dengan Presiden Mozambik sepakat untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan PTA dengan dijalinnya kerjasama antar kamar dagang kedua negara.
"Kami telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan PTA untuk pelaku usaha melalui kerja sama antar kamar dagang.," katanya.
Dikutip dari Sekretariat Kabinet, PTA adalah perjanjian kerja sama perdagangan antarnegara yang menyepakati pengurangan tarif untuk produk tertentu yang berasal dari negara-negara yang menandatangani perjanjian, sehingga tarif yang diberlakukan untuk produk tersebut lebih rendah dari tarif yang diberlakukan bagi negara-negara lain di luar PTA.
Baca juga: Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Mozambik
Terkini Lainnya
Presiden menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mozambik Filipe Nyusi di Kantor Presiden Republik Mozambik, Maputo.
Sedikitnya 4 Meninggal di Jepang Gara-gara Kepanasan
BERITA REKOMENDASI
Jokowi Gelar Rapat Bahas Family Office di Istana
BERITA TERKINI
berita POPULER
Cerita Warga Gaza Eks Tawanan Israel: Kami Disiksa, Ditelanjangi, Tentara Wanita Injak Kepala Kami
Kelompok HAM: Israel Gunakan Air sebagai Senjata Perang, Sumur dan Tempat Desalinasi Dihancurkan
Pemilu Prancis: Tak Terduga, Partai Kiri Menang Besar di Putaran Kedua
Jamaah Islamiyah bubar, eks pemimpinnya janji tinggalkan 'jalan kekerasan' - Apa motif di belakangnya dan benarkah JI memilih 'mengubah citra' agar diterima masyarakat?
Mahfud: KPU Kini Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada