androidvodic.com

News - Sekjen PBB mengatakan penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara akan memperpanjang konflik yang mengancam perdamaian global dan memperkuat ekstremis di mana pun tanpa batas waktu.

Dilansir Associated Press, dalam pernyataannya yang paling keras mengenai perang Israel-Hamas, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka, harus diakui oleh semua pihak.

"Penolakan solusi dua negara oleh pihak manapun harus ditepis," tambahnya.

"Alternatif solusi satu negara dengan begitu banyak warga Palestina di dalamnya tanpa rasa kebebasan, hak dan martabat yang nyata, tidak dapat dibayangkan."

Guterres juga memperingatkan bahwa risiko eskalasi konflik regional semakin menjadi kenyataan.

Ia merujuk pada ketegangan antara Lebanon, Yaman, Suriah, Irak, dan Pakistan.

Guterres mendesak semua pihak untuk mempertimbangkan dampak buruk dari perang yang lebih luas.

Perpecahan AS-Israel

Penolakan Netanyahu terhadap negara Palestina dalam skenario apa pun pascaperang membuka perpecahan dengan sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat.

AS mengatakan perang tersebut harus mengarah pada negosiasi solusi dua negara di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan damai.

Solusi tersebut didukung oleh negara-negara di seluruh dunia, seperti yang ditegaskan kembali oleh para menteri dan duta besar pada hari Selasa.

Baca juga: Indonesia Tolak Keras Niat Israel Hapus Palestina dari Peta Dunia

Uzra Zeya, wakil sekretaris Departemen Luar Negeri untuk keamanan sipil, demokrasi dan hak asasi manusia, mengatakan kepada DK PBB dalam kesempatan yang sama:

“Komponen kunci diplomasi AS adalah mengejar jalan menuju negara Palestina dan normalisasi serta integrasi antara Israel dan negara-negara regional lainnya.”

“Tujuannya adalah masa depan di mana Gaza tidak lagi digunakan sebagai platform teror, dan masa depan di mana orang-orang Palestina memiliki negaranya sendiri,” katanya.

Ia mengulangi seruan pemerintahan Biden agar Israel berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil Palestina.