androidvodic.com

Laporan Koresponden News, Richard Susilo dari Jepang

News, TOKYO - Mantan menteri kesehatan Jepang dan mantan Gubernur Tokyo Yoshikazu Masuzoe (75) menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia belum matang dan terdistorsi oleh nepotisme yang kuat.

"Seperti keluarga Marcos dan Aquino di Filipina, nepotisme serupa merajalela di negara-negara berkembang lainnya.

Di Indonesia, keluarga bergengsi seperti keluarga Sukarno dan keluarga Suharto memberikan pengaruh besar pada politik. Dan, seperti yang terlihat dalam pemilihan wakil presiden baru-baru ini, nepotisme tradisional mendistorsi demokrasi Indonesia," tulis Masuzoe yang dimuat JB Press hari ini (17/2/2024).

Namun, kubu lain mengkritik pemilu karena kecurangan.

Hasil pemilihan resmi akan diumumkan pada 20 Maret.

"Jika tidak ada kandidat yang menerima mayoritas suara, putaran kedua akan diadakan pada 26 Juni antara dua teratas, tetapi penghitungan sampel resmi setelah pemungutan suara menunjukkan bahwa Prabowo memiliki 57 persen, Ganjar memiliki 17%, dan Anies memiliki 25%, membuat Prabowo menjadi taruhan yang pasti."

Baca juga: 3.909 Petugas Badan Ad Hoc Pemilu Sakit, 35 Wafat Selama Proses Pemungutan hingga Hitung Suara

Lebih dari separuh pemilih lahir setelah 1981 sehingga kediktatoran Suharto yang dimulai pada tahun 1967, runtuh pada 21 Mei 1998, setelah lebih dari 30 tahun.

Dengan kata lain, anak muda di bawah usia 30 tahun tidak tahu tentang era Soeharto ini, bahkan jika mereka masih memiliki ingatan samar tentang masa kecil mereka.

Indonesia mengadakan pemilihan presiden langsung pertamanya pada tahun 2004, dan ini adalah kelima kalinya diadakan.

Prabowo telah mencalonkan diri dalam dua pemilihan presiden terakhir, pada 2014 dan 2019, kalah dari Presiden Jokowi.

"Prabowo datang dengan dua strategi untuk terpilih kali ini. Salah satunya adalah mengklaim bahwa dia adalah penerus Jokowi dengan dukungan Jokowi, yang masih populer sebesar 70 persen.

Oleh karena itu, ia menjadikan putra sulung Jokowi, Gibran yang berusia 36 tahun, sebagai pasangannya," katanya.

Namun, konstitusi Indonesia mengharuskan seorang wakil presiden untuk mencalonkan diri setidaknya 40 tahun.