androidvodic.com

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menanggapi respons negatif masyarakat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Basuki yang juga menjabat Ketua Komite BP Tapera mengaku menyesal karena program itu membuat marah masyarakat.

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," katanya usai Rapat Kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Menurut Basuki, saat ini pemerintah sudah memiliki program untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang digelontorkan mencapai Rp 105 triliun dari APBN.

"Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun," sambung dia.

Pada kesempatan itu, Basuki menyebut program tersebut tidak perlu juga diburu-buru. Ia menjelaskan awalnya pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016. Lalu ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Buk Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini, sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," jelas Basuki.

Oleh karena itu, saat DPR hingga MPR mengusulkan Tapera diundur, Basuki mengiyakan. Menurutnya program tersebut juga harus melihat kesiapan masyarakat.

"Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur, menurut saya saya sudah kontak dengan Buk Menteri Keuangan juga kita akan ikut," pungkasnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, sejumlah anggota DPR RI sempat bertanya soal program Tapera. Salah satunya Anggota Komisi V DPR fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri yang menyebut Basuki tidak tegas dalam menjawab persoalan Tapera.

"Kalau ditanya Tapera jawabannya kok tidak firm (tegas) gitu," sebutnya. Irine juga mengkritik soal pemotongan gaji karyawan untuk Tapera. Menurutnya, subsidi adalah kewajiban negara, bukan warga negara. (gtp/gtp)