androidvodic.com

Gagal Tembus ke DPR, Muncul Desakan Muktamar PPP Dipercepat - News

Dinamika di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus terjadi usai Partai Kakbah itu dipastikan gagal lolos ke DPR RI.

Terbaru, beredar surat dari Dewan Majelis PPP yang meminta kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah Plt Ketum Mardiono segera menggelar Muktamar pada tahun ini.

Mengapa desakan Muktamar itu mencuat? Dalam surat diterima detikcom, tertulis keinginan dewan majelis agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh usai kekalahan di pemilu.

Diteken Para Ketua Majelis

Adapun surat itu tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dibubuhkan dalam surat, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.

Surat itu berisi sejumlah sikap dewan majelis. Mereka meminta Muktamar digelar pada 2024.

"Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR Rl) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota); (2) nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode," bunyi poin tersebut.

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima."

Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.

"Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," bunyi surat itu.

Prijono membenarkan ihwal surat tersebut. Dia menegaskan surat itu masih berlaku selama tidak ada respons resmi dari Mardiono.

"Betul. Dan masih berlaku sepanjang tidak ada jawaban resmi tertulis dari Plt Ketum," kata dia.

DPP Tegaskan Tetap 2025

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek pun merespons. Awiek mengatakan surat itu belum menjadi pembahasan di DPP.

"Terkait dengan surat ya kita nggak tahu ya. Saya sendiri belum pernah menerima surat itu, mungkin suratnya langsung ke plt ketua umum. Namun demikian surat itu tidak menjadi pembahasan di rapat pengurus harian maupun Rapimnas," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (18/6).

Jubir PPP ini menjelaskan penentuan jadwal Muktamar dibicarakan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang kemudian direkomendasikan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Menurutnya, para pimpinan di tingkat daerah telah menginginkan Muktamar digelar pada 2025.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat