androidvodic.com

Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

"Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. "Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

"Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

"Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. "Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

"Tidak masuk akal kalau kita mencari cara terbaik memberi dukungan buat Ukraina dan pada saat yang sama membiayai warga Ukraina yang meninggalkan negaranya,” kata Menteri Dalam Negeri Negara Bagian Brandenburg Michael Stübgen, CDU, kepada jaringan surat kabar RND.

Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

Populisme buta

Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai "populisme buta". Menurutnya, "tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

"Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. "Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar."