androidvodic.com

Enam calon presiden akan bersaing berebut dukungan elektoral dalam pemilihan umum pada hari Jumat 28 Juni. Sebanyak 61 juta dari 85,5 juta penduduk Iran tercatat berhak memilih.

Tapi krisis ekonomi dan iklim represif memudarkan gairah demokrasi di Republik Islam itu. Kendati masa kampanye digelar selama tiga pekan, lebih dari 30 juta warga mengaku tidak akan mencoblos, demikian menurut survei teranyar.

Namun jajak pendapat yang digelar Institut Meta dari Universitas Imam Sadiq justru memprediksi tingkat partisipasi sebesar 51,7 persen. Universitas di Teheran itu merupakan lembaga pendidikan untuk aparatur sipil negara. Termasuk di antara lulusannya adalah Saeed Jalili, salah seorang kandidat terkuat kubu ultrakonservatif.

Bekas juru runding nuklir Iran itu sempat unggul di awal masa kampanye dibandingkan calon yang lain. Namun, survei terbaru Institut Meta menempatkan pesaingnya dari kubu moderat, Masoud Pezeshkian, di peringkat teratas. Dia adalah bekas menteri kesehatan di bawah Presiden Mohammed Khatami dari tahun 2001 hingga 2005. Menurut jajak pendapat, dia kini memimpin popularitas dengan 24,4 persen suara.

Tingkat partisipasi pemilih menyusut tajam pada pemilihan presiden terakhir di pertengahan 2021. Saat itu, hanya 48,8 persen warga pergi mencoblos, terendah sejak Revolusi Islam tahun 1979.

Bertaruh pada partisipasi pemilih

Setelah sempat ditolak Dewan Wali pada 2021, lolosnya pencalonan Pezeshkian diyakini sebagai strategi politik untuk menjaring tingkat partisipasi yang lebih besar. Sejak awal, dia berusaha memenangkan dukungan kaum reformis, antara lain dengan lantang mengkritik kewajiban berjilbab. "Saya berjanji akan menghentikan perilaku yang terjadi pada putri dan saudara perempuan kita di jalanan,” katanya dalam sebuah acara kampanye di Teheran, Minggu (23/6).

Pezeshkian berjanji akan memulihkan kepercayaan kepada pemerintah. Para pendukungnya memandang pencalonannya sebagai kesempatan terakhir untuk menghindari kemenangan kelompok garis keras. Harapannya, potensi kemenangan politisi ultra-konservatif seperti Jalili akan menciptakan rasa takut dan memobilisasi pemilih moderat.

Saeed Jalili dan ketua parlemen Mohammed Bagher Ghalibaf dianggap sebagai kandidat paling menjanjikan dari kalangan konservatif. Hanya kurang dari lima persen responden yang disurvei mengaku akan memilih tiga kandidat lain.

Survei terbaru yang dilakukan oleh ISPA Institute pada tanggal 23 Juni juga menunjukkan keunggulan Peseshkian dengan 24,4 persen suara, di atas Jalili dengan 24 persen dan Ghalibaf dengan 14 persen suara. Meski berstatus lembaga non-pemerintah, institut di Teheran ini dianggap dekat dengan penguasa.

Untuk memenangkan pemilu, Pezeshkian membutuhkan suara mayoritas absolut. Jika gagal, dia harus maju ke putaran kedua pada tanggal 5 Juli.

Telah jemu bersuara

Dalam sistem politik Iran, presiden bukan kepala negara, melainkan kepala pemerintahan. Kekuasaan tertinggi pun tidak dipegang parlemen sebagai perwakilan rakyat, melainkan berada di tangan pemimpin spiritual Ayatollah Ali Khamenei, yang menggawangi Dewan Wali.

Dewan yang beranggotakan 12 orang ulama dan ahli hukum itu berwenang menentukan siapa yang boleh mencalonkan diri. Dengan cara itu, Khamenei ikut menentukan siapa yang kelak akan memegang jabatan eksekutif.

Analis dan pengamat politik meyakini tidak akan terjadi gejolak politik dalam pemilu kali ini. "Pemimpin revolusi tidak mau mengambil risiko besar terhadap para kandidat. Kepemimpinan terutama berfokus pada kesinambungan,” kata pakar Iran Azadeh Zamirirad dari Science and Politics Foundation, SWP, dalam wawancara dengan kantor berita dpa.

Bagi warga Iran, pesta demokrasi kali ini pun dirasa hanya sebagai ajang mencari legitimasi bagi rejim baru Republik Islam. "Saya tidak akan memilih,” kata seorang pemuda berusia 27 tahun saat berbincang dengan DW.

"Saya ambil bagian dalam protes jalanan baru-baru ini, meskipun bertaruh nyawa," lanjutnya. "Saya ingin rejim ini menghilang. Mengapa saya harus melegitimasi pemerintah dengan surat suara saya?" Sentimen serupa diungkapkan pemilih muda lainnya, seperti yang dilaporkan kantor berita Reuters.

Adalah perlakuan brutal aparat keamanan yang memutus tali kepercayaan antara kaum moderat Iran dan rejim di Teheran. Penindasan terhadap aksi demonstrasi pro-perempuan pada September 2022 lalu masih menyisakan trauma, yang kini tercermin pada tingkat partisipasi warga.

rzn/as