Wantimpres bakal kembali menjadi DPA jelang pelantikan Prabowo, jumlah anggota tidak terbatas - News
Langkah Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sehingga kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan menghapus batasan jumlah anggota dicurigai "sebagai upaya bagi-bagi jatah jabatan" kepada rekan koalisi presiden terpilih Prabowo Subianto saat Pilpres 2024 lalu, menurut pakar hukum tata negara.
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, beralasan peran dan fungsi Wantimpres selama ini tidak terlihat nyata lantaran hanya memberikan nasihat kepada presiden – yang belum tentu dilaksanakan.
Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, menyebut anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) memang akan bertugas memberikan pertimbangan, masukan nasihat, dan saran kepada Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang.
Dia juga meyakini Presiden Joko Widodo bakal menjadi anggota DPA di masa pemerintahan Prabowo. Sebab, klaimnya, Jokowi dan Prabowo klaimnya mempunyai hubungan yang luar biasa baik.
Penyusunan RUU Wantimpres super cepat
Revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sesungguhnya tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2020-2024.
Namun, pada Selasa (09/07), Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan membawa rancangan undang-undang (RUU) tersebut ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR setelah disepakati sembilan fraksi di rapat pleno.
Menjadi tak biasa, karena penyusunan RUU dilakukan dalam waktu satu hari saja.
"Katakanlah paripurna menyetujui, berarti [RUU] ini akan dikirim ke pemerintah. Pemerintah nanti akan menerbitkan surpres [surat presiden], kemudian juga beserta daftar inventaris masalahnya, setuju atau tidak," ujar Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, di Kompleks DPR, Jakarta.
Supratman berkata ada beberapa perubahan dalam revisi UU Wantimpres.
Revisi UU Wantimpres memuat antara lain:
- Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- Tidak ada batasan jumlah anggota DPA
- Anggota DPA akan berstatus pejabat negara
Supratman mengeklaim meskipun nomenklatur hingga syarat menjadi anggota DPA ada perubahan, namun tugasnya tetap memberikan pertimbangan kepada presiden.
Mengenai jumlah yang tak dibatasi, politikus Partai Gerindra ini beralasan agar presiden terpilih nanti bisa mendapatkan orang-orang terbaik dan disesuaikan dengan kebutuhannya.
Kendati demikian, dia menampik dugaan yang berkembang bahwa revisi UU Wantimpres dilakukan untuk kepentingan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Terkini Lainnya
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan revisi UU Wantimpres "tidak ada urgensinya sama sekali" dan jika DPR hanya mengubah…
Penyusunan RUU Wantimpres super cepat
BERITA TERKINI
berita POPULER
Drone Kamikaze Targetkan Pangkalan Militer AS di Suriah, Dikirim Kelompok yang Didukung Iran
Viral Jasad Staff Bank di AS Membusuk 4 Hari di Meja Kerjanya, Bau Mayat Sempat Tak Digubris Kantor
Houthi Rilis Video Pejuangnya Bajak Kapal Tanker Sounion Israel di Laut Merah
Taifun No.10 Jepang Menewaskan 6 Orang dan 110 Terluka
Hati-hati Berita bohong Banjir Taifun No.10 Jepang Bertebaran, Menyebar hingga di Luar Negeri