androidvodic.com

News - Parlemen Israel atau Knesset mengeluarkan resolusi yang menentang pembentukan negara Palestina atau solusi dua negara Israel-Palestina, The Jerusalem Post melaporkan.

Pemungutan suara yang dilakukan Rabu (17/7/2024) malam itu, disetujui dengan 68 suara mendukung dan 9 menentang.

Resolusi ini menentukan sikap Knesset mengenai pembentukan negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan.

Israel beralasan pembentukan negara Palestina dapat menimbulkan bahaya bagi Israel dan mengganggu stabilitas kawasan.

Keengganan Israel untuk pembentukan negara Palestina dikecam sejumlah pihak, di antara Otoritas Palestina (PA) dan Yordania.

Mengutip Al Jazeera, pejabat Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh mengatakan, penolakan Knesset terhadap kemerdekaan Palestina menegaskan rasisme dan sikap abai Israel terhadap hukum internasional dan legitimasi internasional.

Penolakan itu juga bentuk keras kepala mereka untuk melanggengkan pendudukan selamanya.

"Negara-negara di dunia yang ragu-ragu menerima negara Palestina, harus segera mengakuinya untuk melindungi solusi dua negara," tulis al-Sheikh di media sosial.

Yordania juga mengutuk resolusi Knesset itu.

Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut keputusan seperti itu merupakan pelanggaran berbahaya terhadap hukum internasional.

"Upaya berkelanjutan Israel untuk menolak hak rakyat Palestina atas negara merdeka dan kedaulatan mereka seperti yang terjadi pada 4 Juni 1967, dengan Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kotanya, tidak membawa keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut,” bunyi pernyataan tersebut, mengutip pernyataan juru bicara Sufyan al-Qudah.

Baca juga: Knesset Israel Setuju Resolusi yang Tolak Pembentukan Negara Palestina, Perang Bakal Bertahun-tahun

Mustafa Barghouti: Resolusi Knesset deklarasi matinya perjanjian Oslo

Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal Inisiatif Nasional Palestina, mengomentari resolusi yang menentang solusi dua negara oleh Knesset Israel.

“Resolusi ini merupakan penolakan perdamaian dengan Palestina dan deklarasi resmi atas matinya perjanjian Oslo,” tulis politisi Palestina itu di X.

Perjanjian Oslo ditandatangani antara para pemimpin Palestina dan Israel pada tahun 1993.

Perjanjian tersebut menyerukan negara Palestina yang hidup dan berdaulat dan hidup berdampingan dengan negara Israel.

Namun Israel terus menerapkan kebijakan seperti pembangunan pemukiman ilegal di tanah Palestina di Tepi Barat dan blokade Gaza.

Tindakan semacam itu menjadi penghambat terwujudnya negara Palestina.

Pemukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional.

(News, Tiara Shelavie)