Ketum HIPAKAD Tegaskan Ketidakhadiran Ketua MPR Penuhi Panggilan MKD Sudah Sesuai Aturan - News
News - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Hariara Tambunan menyatakan ketidakhadiran Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah sangat tepat dan sesuai aturan yang berlaku. Karena pemanggilan tersebut tidak memiliki dasar hukum argumentasi yang kuat. Selain, laporan pelapor yang disampaikan ke MKD sumir dan tidak sesuai dengan bukti serta fakta peristiwa yang terjadi.
"Sesuai pemberitaan di berbagai media massa dan sudah saya lihat langsung rekamannya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak menyatakan seperti yang dituduhkan, yaitu ada kalimat "Bahwa seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen". Akan tetapi kalimat yang diucapkan Bamsoet adalah "Kalau seluruh partai politik setuju"," ujar Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Hariara Tambunan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/6/24).
Caleg DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta dari Partai Golkar ini menambahkan, pernyataan langsung Bambang Soesatyo tidak mutlak tapi bersyarat, yakni "kalau seluruh partai politik setuju'. Artinya, jelas belum ada kesepakatan oleh semua partai politik. Sehingga pernyataan Bamsoet tersebut semestinya tidak bisa dipermasalahkan.
Baca juga: Presidium Nasional Aktivis 98 Rizki Faisal: Ketua MPR Jadi Korban Karena MKD Gagal Faham
"Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet jelas berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR. Ini kan jelas ngawur sekali. Jauh sekali antara fakta dan hal yang dilaporkan," kata Hariara.
Hariara menambahkan, MKD yang berada di bawah lembaga DPR tidak berwenang memanggil pimpinan MPR karena dua lembaga tersebut berbeda. Apalagi pemanggilan itu terkait dengan tugas-tugas pimpinan MPR dan tidak terkait dengan status kedudukannya sebagai anggota DPR ex officio anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam konstitusi dan UU MD3. Selain pernyataan tersebut dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan wewenang yang bersifat atributif.
"Kok bisa ya anggota MKD yang ahli hukum dan hebat-hebat itu, tiba-tiba disorientasi. Jangan-jangan ada yang mengatur 'permainan' ini untuk menjatuhkan reputasi Ketua MPR," tandas Hariara. (*)
Terkini Lainnya
Ketua HIPAKAD Hariara Tambunan menyatakan ketidakhadiran Ketua MPR RI memenuhi panggilan MKD DPR sudah tepat dan sesuai aturan
Kemendikbudristek Teruskan Banpem Bidang Kebahasaan dan Kesastraan Guna Tingkatkan Komunitas Sastra
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Demi Keamanan Pelayaran, Kemenhub akan Perbarui Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pontianak
Kecam Aksi Pembakaran Al Quran di Swedia, Syarief Hasan: Toleransi Kunci Kedamaian Global
Hari Parlemen Internasional, Wakil Ketua MPR: Wakil Rakyat Harus Aktif Cegah Dampak Perubahan Iklim
Bamsoet Apresiasi Kerja Sama PERIKHSA untuk Produksi Dalam Negeri Senjata Api Beladiri
Bamsoet Apresiasi Dukungan Yasonna Laoly terhadap Produksi Senpi Olahraga dan Beladiri