androidvodic.com

News - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi pandangan dan dukungan Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan mengenai pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan jangka panjang bangsa. Sehingga siapapun presidennya, tinggal melanjutkan program pembangunan yang sudah terdapat di dalam PPHN. Karena pada prinsipnya, pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena perbedaan selera dari satu presiden ke presiden penggantinya.

"Pak Zul tadi menggambarkan tentang betapa hebatnya India, karena negaranya memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan oleh siapapun yang memimpin India. Pemimpin boleh berganti, namun pembangunan tidak boleh berhenti. Hasilnya, India bisa maju pesat. Bahkan bisa menjadi negara keempat yang mencapai Bulan, setelah Amerika Serikat, China dan Uni Soviet," ujar Bamsoet usai Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan, di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (3/7/24).

Hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Yandri Susanto, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad. Turut Hadir jajaran pengurus DPP PAN antara lain Sekjen Eddy Soeparno, Bendahara Umum Totok Daryanto, Wakil Ketua Umum Asman Abnur dan Viva Yoga Mauladi. Hadir pula Ketua DPW PAN Jakarta Eko Patrio.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum & Keamanan ke-7 ini menjelaskan, selain tentang PPHN, Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan juga menekankan tentang pentingnya mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun juga perlu dilakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan agar pemilihan langsung tidak menghasilkan beban politik berbiaya tinggi.

Baca juga: Silaturahmi Kebangsaan MPR-Ketum PAN, Amir Uskara: Indonesia Harus Ada Roadmap Pembangunan Nasional

Semangat pemilihan langsung adalah untuk menegakan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat bisa memilih langsung pemimpinnya, dan bisa terjadi ikatan emosional yang kuat antara rakyat dengan pemimpin yang dipilih. Namun yang terjadi saat ini justru membuat politik uang menjadi merajalela.

"Agar pemilihan langsung tidak menimbulkan politik biaya tinggi, perlu dipertimbangkan penggunaan sistem pemilu campuran terbuka dan tertutup sebagaimana diterapkan di Jerman. Pemilih bisa tetap memilih calon legislatif secara langsung, namun partai politik juga punya peran besar dan juga dapat mengajukan kader terbaiknya duduk di Parlemen," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain bertemu Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan, pimpinan MPR sudah bertemu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Ketua MPR RI ke-11 Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14 Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Serta telah bertemu Presiden Joko Widodo.

Para tokoh tersebut akan membuat catatan yang berisi saran, masukan, dan evaluasi terhadap perjalanan bangsa yang sudah memasuki usia kemerdekaan ke-79 tahun, khususnya terkait demokrasi dan pembangunan. Catatan tersebut akan dikompilasikan dalam semacam Dokumen Kearifan Bangsa, yang akan diserahkan oleh Pimpinan MPR RI kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sebagai penutup rangkaian Silaturahmi Kebangsaan MPR RI.

"Dokumen Kearifan Bangsa masih dalam tahap penyusunan. Meskipun aspirasi dan masukan dari para tokoh bangsa tersebut sangat beragam, namun semuanya mengerucut pada kesepahaman tentang pentingnya Indonesia memiliki haluan negara, serta pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pemilu. Serta menekankan bahwa untuk melangkah ke depan menuju Indonesia Maju, kita membutuhkan komitmen kolektif dari setiap elemen bangsa, untuk bahu membahu, bergotong royong, bersama-sama membangun bangsa, serta memperbaiki tata kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkas Bamsoet. (*)