androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Abdi Ryanda Shakti

News, JAKARTA - Mabes Polri menolak laporan dari relawan Ganjar Pranowo bernama Ganjar Pranowo (GP) Centre saat mendampingi seorang masyarakat bernama Harris Mutaqqin terhadap Anies Baswedan.

Laporan tersebut terkait pernyataan Anies Baswedan yang membandingkan infrastruktur jalan era Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita tadi sudah berdiskusi panjang dengan penyidik, bahwa hari ini kami ada progres dari pengaduan dugaan Anies Baswedan melakukan pembohongan publik," kata Ketua Harian DPP GP Centre, Thomas Djunianto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Meski begitu, laporan tersebut belum diterima oleh pihak kepolisian lantaran masih kekurangan bukti.

"Iya belum ada (surat laporan) karena datanya belum cukup pointnya," ucapnya.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal DPP GP Centre, Bima Muttaqa mengatakan laporan ini dibuat bukan untuk menjegal Anies yang diusung oleh Koalisi Perubahan tersebut.

Baca juga: Kepada Din Syamsuddin, Syaikhu Legowo Cawapres Anies Bukan dari PKS

"Bahwa, maksud tujuan kita disini bukan untuk menyerang Anies atau menjegal Anies untuk menjadi Presiden. Tapi kami disini, mendampingi kawan kita bertujuan untuk menegakkan hukum," jelasnya.

Bima mengatakan pernyataan Anies soal hal tersebut dinilai telah membuat kisruh khususnya di media sosial hingga terjadinya perpecahan antar relawan.

"Artinya gini, masyarakat kalau menurut saya ini menjadi pembohongan dan pembodohan juga karena data yang ditampilkan dan diucapkan itu tidak benar," ucapnya.

Lebih lanjut, GP Centre akan kembali lagi ke Mabes Polri untuk membuat laporan tersebut saat barang bukti sudah lengkap.

Baca juga: Elektabilitas Partai Politik Pengusung Menurun, Begini Respons Anies Baswedan

Sebelumnya bakal calon presiden (bacapres) dari koalisi perubahan, Anies Baswedan membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi paling terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Namun, Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.