androidvodic.com

Laporan Reporter News, Reza Deni

News, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar, menilai sulit bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendulang suara yang signifikan ketika dipasangkan baik itu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maupun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dia beralasan kedua nama tersebut di sejumlah survei tidak punya persentase elektabilitas yang tinggi.

"Dari beberapa nama calon wakil presiden yang paling banyak muncul kan justru Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno dan seterusnya," kata Idil saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (30/5/2023).

Jika memang Prabowo memilih satu di antara dua nama tersebut, Idil meyakini bakal butuh kerja ekstra untuk setidaknya membuat Prabowo maju ke putaran kedua Pilpres, dengan catatan ada tiga capres yang bertanding.

"Saya tidak katakan Cak Imin atau Airlangga tak mampu, karena saya tahu mesin partai mereka cukup kuat dan luar bisa," kata dia.

Namun, Idil menambahkan, yang harus dilihat adalah ketika salah satu dari keduanya dipasangkan, apakah punya pengaruh atau sebaliknya.

"Ditambah lagi kalau memang Prabowo memilih Golkar, ini tentu bakal membawa dampak bagi PKB. Apakah PKB bakal tetap di koalisi dengan Gerindra atau tidak?" kata Idil.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Sedang Usaha Jodohkan Ganjar-Prabowo di Pilpres 2024, Bisa Jadi Kejutan

"Kalau memang memilih PKB, dan Golkar sudah jelas memasang Airlangga sebagai capres lalu menurunkan egonya sebagai cawapres tapi yang dipilih PKB, ini tentu saja akan membawa preseden negatif buat Golkar. Makanya ini hitungannya akan cukup rumit bagi Prabowo dan Gerindra," pungkas Idil.

Diketahui, dinamika antara koalisi Gerindra, PKB, dan kini ditambah dengan manuver Golkar masih terjadi.

Teranyar, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid mengakui masih ada perbedaan pandangan antara sesama anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KIB sendiri beranggotakan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Nusron, perbedaan itu terletak pada arah koalisi besarnya apakah bergabung dengan PDIP atau membuat poros alternatif bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Golkar mengatakan untuk bangun koalisi bersama KKIR. Dengan narasi, kalau presiden dari KKIR maka wapresnya dari KIB," kata Nusron kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Nusron menegaskan apabila hal itu terwujud maka otomatis akan tercipta koalisi baru yang besar beranggotakan minimal 4 partai parlemen.

"Bahkan bisa nambah partai lain baik dari partai yang punya kursi di DPR atau non-parlemen," ujarnya.