androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia.

Cak Imin mengatakan dalam Pemilu belakangan ini masyarakat cenderung pasif dan tidak mengontrol pelaksanaannya.

Menurutnya, Pilkada sudah merusak tatanan lantaran menghalalkan segala cara untuk menang.

Baca juga: Prediksi Duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024, Ini Peta Politiknya Jika Melawan Anies-Cak Imin

"Kenapa pasif? Ya banyak faktor. Pasif dan merasa tidak terlibat itu sejak Pemilu Pilkada secara langsung. Pilkada ini merusak tatanan. Kenapa merusak tatanan? Karena Pilkada menghalalkan segala cara," kata Cak Imin di Posko Nasional Relawan Anies Baswedan, Jalan Buncit Raya, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (23/9/2023).

Cak Imin menuturkan akibat Pilkada langsung politik uang merajalela dan kemenangan ditentukan uang.

"Jadi politik uang merajalela, politik pemaksaan merajalela. Pilkada saya lupa tahun berapa mulai, sejak Pilkada itulah rakyat mulai apatis, suara diukur dengan uang, yang menang rata-rata yang berduit, itu Pilkada-pilkada ya di seluruh Indonesia, jujur saja," ujarnya.

Ketua Umum PKB ini menerangkan dalam Pilkada secara langsung calon-calon yang tak punya uang sulit untuk menang.

Namun, Cak Imin tak memungkiri jika masih ada juga beberapa calon-calon yang menang karena murni dukungan masyarakat.

"Kalau yang nggak berduit hampir sulit menang Pilkada, kecuali ya beberapa satu dua yang memang mengakar betul, itu ada," ucap Cak Imin.

Karenanya, dia meminta Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) relawan Anies untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Daftar Anggota BAJA AMIN, Tim Pemenangan Anies-Cak Imin yang Gantikan Tim 8 Koalisi Perubahan

"Memang saksi Pilpres ini penting sekali untuk bukan saja menjadi menjaga hubungan dan amanah yang diberikan rakyat, tapi juga kita tahu sepenuhnya sistem Pemilu kita membutuhkan kontrol masyarakat, kontrol civil society, kontrol seluruh relawan," imbuh Cak Imin.