androidvodic.com

News- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengapresiasi gerakan mahasiswa yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2.0. Menurutnya, gerakan tersebut adalah aspirasi dari generasi Z yang menunjukan kekecewaan dengan salah satu produk reformasi yakni Mahkamah Konstitusi yang dinilai mencederai demokrasi.

"Ini perlu diapresiasi, suara generasi Z ini benar-benar menjadi cerminan kritisnya mahasiswa, kritisnya anak muda dalam melihat persoalan di negeri ini," terangnya.

Ridho berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 justru berpotensi menyuburkan politik dinasti.

"Bahwa lembaga MK ini ditunggangi kepentingan politik, sehingga MK disinyalir bisa menjadi lahan bagi keluarga untuk menyuburkan benih-benih dinasti," tambahnya.

Ridho menyebut gerakan tersebut adalah daya kritis dari para generasi muda.

Baca juga: Kritik Putusan MK dan Tolak Politik Dinasti, Mahasiswa UKI dan MPU Tantular Gelar Aksi

"Jadi gerakan Sumpah Pemuda 2.0 ini merupakan bentuk daya kritis anak Gen Z terhadap situasi republik yang sedang hamil tua," tandasnya.

Ia pun mengutip Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir yang menyatakan reformasi perlu direkonstruksi.

"Karena banyak dari warga negara, bahkan pemimpin bangsa menjadi tuna etika, tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan," tegasnya.

Ridho mengungkapkan gerakan itu mampu menjadi penjernih dari segala ajakan maupun narasi untuk menormalisasi putusan MK.

"Jelas itu menjadi titik terang bahwa anak-anak generasi Z menjadi pilar generasi yang kritis, generasi yang tidak abai, generasi yang peduli bahwa Indonesia, demokrasi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Perlu banyak hal yang perlu diperbaiki dalam republik ini," tegasnya.

Oleh sebab itu, Ridho mengapresiasi dan mendukung gerakan para muda tersebut.
"Ini menjadi cerminan dan kita harus mendukung mereka dan mengapresiasi gerakan yang sedang mereka lakukan ini," pungkasnya. (***Vincent***)

Baca juga: Soroti Isu Politik Dinasti, Mahasiswa Ajak Semua Pihak Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi