androidvodic.com

Laporan wartawan News, Danang Triatmojo

News, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan persoalan tanah Papua dalam debat Pilpres 2024 yang berlangsung di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Prabowo mengatakan kelompok teroris yang ada di Papua menyerang penduduk di tanah bumi Cenderawasih sendiri.

"Kelompok teroris menyerang orang Papua sendiri, rakyat, orang tua, perempuan, anak kecil di teror oleh kelompok terorisme separatisme," kata Prabowo.

Benarkah Pernyataan Prabowo ini?

Peristiwa yang terjadi belakangan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menembak dua orang warga sipil, Regina Bitdana (50) dan Jonas Kalakmabin (35) di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin (18/9/2023) sekitar pukul 19.00 WIT.

Atas tembakan ini, korban alami luka di bagian kaki. Korban kemudian dirawat di RSUD Oksibil untuk penanganan medis.

Selain itu pada 31 Oktober 2023, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang notabene sayar militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau dikenal KKB mengatakan mereka bertanggung jawab terhadap penembakan seorang warga sipil di Kampung Pruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom beralasan penembakan itu dilakukan karena warga sipil tersebut diduga sebagai anggota intelijen dari aparat TNI-Polri.

Bahkan OPM meminta warga sipil untuk mengosongkan wilayah Distrik Mulia.

Kasatgas Humas Operasi Cartenz 2023, AKBP Bayu Suseno membenarkan KKB menembak seorang warga sipil.

Warga tersebut bernama Hermanto Simanjuntak. Imbas penembakan tersebut, ia meninggal dunia.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Terdapat juga panel ahli yang terdiri dari lima orang berlatar belakang peneliti atau akademisi yang terkait dengan tema debat.

Mereka diantaranya, Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar; Dosen Ekonomi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan; Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska; Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas; dan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Oki Anggara.