androidvodic.com

News - Perdebatan antara capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, terjadi saat menjawab pertanyaan panelis tentang demokrasi.

Awalnya moderator Ardianto Wijaya bertanya kepada Anies tentang kebijakannya soal tata kelola partai politik (parpol) lantaran pada saat yang bersamaan, parpol tidak dipercaya oleh rakyat.

Kemudian, Anies pun menilai rakyat tidak hanya tak percaya dengan parpol, tetapi juga alur demokrasi di Indonesia saat ini.

"Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu lebih dari sekedar partai politik," katanya dalam debat capres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Anies pun mengungkapkan ada tiga cara untuk menaikan kepercayaan publik kepada demokrasi di Indonesia, yaitu adanya kebebasan berpendapat, oposisi pemerintah, dan pemilu yang adil, jujur, dan rahasia.

Baca juga: Ganjar, Anies, dan Prabowo soal Berantas Korupsi: Tahan Koruptor di Nusakambangan hingga Perkuat KPK

Menurutnya, untuk saat ini, problem demokrasi di Indonesia tentang kebebasan berpendapat dan nihilnya oposisi terhadap pemerintah.

"Bagaimana kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik. Dan angka indeks demokrasi kita menurun," tuturnya.

Anies juga menyinggung masih adanya pasal karet dalam UU ITE yang kerap digunakan untuk membungkam pihak yang kritis.

"Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dan tidak sekedar soal partai politik," katanya.

Sementara khusus soal parpol, Anies mengusulkan adanya pembiayaaan oleh negara terkait aktivitas politik.

Kendati demikian, dia mengatakan tetap perlu adanya transparansi terkait pembiayaan negara terhadap parpol.

"Sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggung jawabkan. Jadi reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik," katanya.

Prabowo Nilai Berlebihan, Singgung Anies saat Jadi Gubernur DKI

Prabowo menilai apa yang disampaikan Anies bahwa rakyat sudah tidak percaya keberlangsungan demokrasi terlalu berlebihan.