androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, SEMARANG - Direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai, pernyataan "etik ndasmu" yang dilontarkan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menunjukkan Menteri Pertahanan itu tidak ksatria.

Pernyataan yang disampaikan pada Rakornas Gerindra, Jumat (15/12/2023) sore itu, diduga dialamatkan kepada capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

Sebab, dalam debat perdana capres, Prabowo sempat ditanya Anies mengenai perasaannya setelah mendengar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat.

Akibat putusan yang dibacakan Anwar, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan karpet merah untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo.

Ray beranggapan “etik ndasmu” yang disampaikan Prabowo dalam sebuah acara dialamatkan kepada Anies.

Baca juga: Kampanye di Blitar, Prabowo: Semua Program Pak Jokowi Demi Hapuskan Kemiskinan dari Bumi Indonesia

"Sikap tidak ksatria. Sebab, membantah pernyataan Anies di luar forum yang disediakan. Dalam hal ini adalah forum debat. Mengolok-olok personal, bukan argumen, di belakang panggung memperlihatkan sikap tidak satria itu," kata Ray kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).

Dia pun menyayangkan Prabowo berbicara "etik ndasmu", sosok yang disebut-sebut punya peluang menang Pilpres 2024.

"Tentu sangat disayangkan sikap atau perilaku seperti ini muncul dari seorang calon presiden yang disebut-sebut lembaga survei sebagai calon pemenang bahkan dalam satu putaran," ujar Ray.

Namun, Ray mengaku tidak terkejut Prabowo berbicara etik ndasmu, karena sebagian politikus di Indonesia memang tidak memahami atau memandang penting moralitas dalam demokrasi.

"Saya tidak terlalu terkejut akan hal ini. Bahwa sebagian politisi kita tidak memahami atau memandang penting moralitas dalam demokrasi. Bagi mereka, hal itu barang asing, ide yang terlalu sulit dipahami," ucapnya.

Baca juga: Murid Habib Luthfi Dukung Prabowo-Gibran, TKN: Kalau Guru Sudah Kasih Arahan Wajib Kita Patuhi

Dia mengatakan, sebagian politikus melihat demokrasi sebagai seperangkat aturan, bukan norma.

Kubu ini yang disebut kemudian penganut paham demokrasi minimalis.

"Penganut paham demokrasi minimalis itu hanya kenal boleh atau tidak. Bukan baik atau buruk. Maka, jika hukum menyatakan boleh, mereka akan melakukannya dan sebaliknya, bahkan ketika hukum boleh itu tidak menunjang kebaikan bagi republik," ungkap Ray.